Bandung |PATINDO — Tejaningsih, warga Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, mempertanyakan kejelasan status tanah miliknya. Ia menduga terdapat kejanggalan dalam proses pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pencatatan pembagian tanah waris yang melibatkan pihak desa.

Persoalan bermula ketika sertifikat tanah yang diajukannya melalui program PTSL tak kunjung terbit. Tejaningsih mengaku terkejut setelah mendapat informasi dari pejabat BPN bahwa proses pembuatan sertifikat tersebut dibatalkan karena adanya surat pengunduran diri atas namanya.
Padahal, menurut Tejaningsih, dirinya tidak pernah mengajukan surat pembatalan maupun menyatakan mengundurkan diri dari proses pengurusan sertifikat tersebut. Ia juga mempertanyakan tanda tangan yang tercantum dalam surat itu karena dinilai tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya.
” Saya ke BPN menanyakan kepada petugas di BPN bagaimana mengenai sertifikat saya. Yang BPN mengatakan bahwa sertifikat itu tidak diproses karena saya mengundurkan diri. Padahal saya tidak pernah mengundurkan diri,” ujarnya.
” Tapi anehnya di situ ada tanda tangan saya. Ketika diperiksa tanda tangan itu tidak sama dengan tanda tangan saya yang asli,” ujarnya.
Selain persoalan sertifikat PTSL, Tejaningsih juga mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pencatatan pembagian tanah waris. Ia menyebut, tanah yang menjadi haknya diduga ada yang bermaksud menghilangkannya.
Dia menyebut pernah membeli tanah seluas lima tumbak tanah dari kakaknya ketika kakak dan ibunya masih hidup.
Menurut Tejaningsih, proses kesepakatan pembagian waris tersebut disaksikan oleh kakak, adik ketua RT, ketua RW, serta aparat desa kemudian
teja ningsih memberikan 2 buku yang, menurut pengakuannya, masing-masing dipegang oleh tokoh masyarakat dan aparat desa.
Dan buku itu berisi yg satunya amanat dr ibunya teja ningsih dan buku itu di bawa sama tokoh masyarakat
dan buku yg satunya lagi itu buku yg di dlm nya menerangkan bahwa teja ningsih telah membeli tanah sebanyak 5 tbk dr kakanya EROHAETI dan ditandatangani oleh pihak yg menjual dan ibu, kaka, adik nya Teja ningsih ikut menandatangani nya, buku itu di ambil oleh aparat desa .
Tejaningsih mengaku ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Desa Cikawao mengenai persoalan tersebut. Namun, ia menilai respons yang diterimanya belum memberikan kejelasan.
Untuk memperoleh klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, wartawan berupaya menemui Kepala Desa Cikawao. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui perangkat desa juga belum mendapatkan jawaban hingga berita ini disusun.
Hingga kini, persoalan sertifikat PTSL dan pencatatan tanah waris yang disampaikan Tejaningsih masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Dugaan pemalsuan tanda tangan maupun dugaan adanya pihak yang berupaya menghilangkan hak atas tanah miliknya belum dapat dipastikan dan memerlukan pemeriksaan serta pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Tejaningsih berharap pemerintah desa dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status sertifikat PTSL, keabsahan surat pembatalan yang dipersoalkannya, serta dokumen pembagian dan jual beli tanah waris tersebut agar persoalan kepemilikan tanahnya memperoleh kepastian hukum.
H.ujang Slamet













