WNA Asal China Diduga Masih Beroperasi di Tambang Ilegal Sangihe, Masyarakat Soroti Kinerja Imigrasi

Oplus_131072

MPI, SANGIHE – Isu keberadaan Warga Negara Asing (WNA) asal China di lokasi pertambangan emas ilegal Binebas-Bowone, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, memicu polemik tajam di tengah masyarakat. Dugaan adanya pembiaran terhadap aktivitas pekerja asing di kawasan tambang liar tersebut kini menyeret perhatian publik terhadap kinerja pihak keimigrasian di daerah.

Masyarakat menuding jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna dan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara diduga sangat tidak transparan terkait keberadaan WNA yang disebut masih aktif beroperasi di lokasi tambang ilegal.

Sorotan keras muncul setelah beredar informasi bahwa sedikitnya ada empat pekerja asal China masih berada di area pertambangan Binebas-Bowone. Warga bahkan menyebut pernyataan resmi pihak imigrasi yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian sebagai bentuk informasi yang menyesatkan publik. Jumat (15/5/2026).

Desakan pun diarahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi pusat agar melakukan evaluasi terhadap jajaran di Sulawesi Utara yang dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap aktivitas WNA di kawasan rawan pertambangan ilegal tersebut.

Keresahan masyarakat semakin menguat setelah beredarnya video yang diunggah media lokal Manado Post, yang memperlihatkan dua WNA asal China bernama Luo Jian dan Luo Weiguo berada di lokasi tambang ilegal. Dalam rekaman lain yang beredar di media sosial, pekerja asing tersebut bahkan terlihat memarahi penambang lokal.

Informasi yang beredar menyebutkan para WNA itu diduga tengah mempersiapkan lokasi pengolahan emas dengan nilai mencapai Rp200 miliar. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas dokumen keimigrasian serta izin aktivitas mereka di wilayah konsesi pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS).

Direktur Utama PT Tambang Mas Sangihe, Terrence Filbert, menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Ia menyebut seluruh kegiatan yang terjadi merupakan aktivitas penambangan ilegal oleh pihak lain.

Menurut Filbert, aparat sebenarnya memiliki cukup waktu untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum emas siap diproses.

Ia memperkirakan proses membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 hari. PT TMS, lanjutnya, telah menyampaikan laporan dan surat resmi kepada Kantor Presiden, Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM, serta sejumlah institusi penegak hukum terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di Sangihe.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Ready Jootje Ratag, menyatakan bahwa tim intelijen keimigrasian tidak menemukan adanya pelanggaran izin tinggal WNA di lokasi pertambangan.

Pihak imigrasi mendasarkan kesimpulan tersebut pada surat pernyataan dari Koperasi Produsen Pertambangan MHS yang menyebut tidak ada aktivitas tenaga kerja asing sepanjang Maret hingga April 2026.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait informasi yang berkembang dan meminta masyarakat tidak terprovokasi isu yang belum terverifikasi secara administratif.

Di tengah polemik tersebut, dugaan penggunaan alat berat dan keterlibatan pekerja asing dalam aktivitas pertambangan tanpa izin terus memicu keresahan masyarakat Kepulauan Sangihe.

Sejumlah organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak aparat penegak hukum di Sulawesi Utara untuk mengusut tuntas dugaan pembiaran, maladministrasi, hingga kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik eksploitasi emas ilegal tersebut.

Kasus ini juga kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam stabilitas sosial masyarakat di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. (Sw)

Pos terkait