AWII Kalbar Soroti Legalitas Hotel Srikandi, Dinas Pariwisata Siapkan Teguran Resmi

MPI, Kubu Raya – Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Wartawan Independen Indonesia (DPD AWII) Kalimantan Barat menyoroti kelengkapan legalitas operasional Hotel Srikandi yang terletak di Kabupaten Kubu Raya. Meski surat klarifikasi telah dikirim sejak April 2025, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari pihak manajemen hotel. Jumat (23/5/25).

Ketua DPD AWII Kalbar, Yuliana, menegaskan bahwa langkah yang diambil organisasinya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang berlandaskan hukum dan regulasi yang berlaku di sektor pariwisata.

“Kami hanya menjalankan tugas sebagai mitra kritis pemerintah dan masyarakat. Tujuan kami adalah memastikan setiap pelaku usaha mematuhi aturan, mulai dari perizinan usaha, dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau SPPL, hingga legalitas bangunan seperti IMB atau PBG dan kepemilikan NIB,” ujar Yuliana kepada awak media, Jumat (23/5/2025).

Menurut Yuliana, surat permintaan klarifikasi telah dikirim kepada manajemen Hotel Srikandi sejak satu bulan lalu, namun hingga kini tidak ada jawaban maupun itikad baik untuk memberikan keterangan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya membenarkan bahwa Hotel Srikandi memang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS). Namun, hotel tersebut belum memenuhi persyaratan sertifikasi usaha perhotelan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Betul, mereka sudah memiliki NIB. Tapi sertifikat usaha perhotelan belum ada. Dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat teguran agar pihak hotel segera melengkapi seluruh perizinan yang diwajibkan,” ujar seorang pejabat dinas.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya melalui surat balasan Nomor 500.16.7.4/84/DPMPTSP.A menyatakan bahwa Hotel Srikandi telah memiliki NIB dengan nomor 3003250002043, dikategorikan sebagai usaha skala kecil dengan tingkat risiko rendah dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 55110. Namun, hotel tersebut belum memiliki izin operasional berupa PB-UMKU (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) serta belum mengantongi dokumen persetujuan lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen Hotel Srikandi belum memberikan pernyataan resmi atas surat klarifikasi dari AWII Kalbar maupun rencana teguran dari instansi pemerintah.

DPD AWII Kalbar menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha bukan bentuk intimidasi, melainkan langkah konkret untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, taat hukum, dan bertanggung jawab di Kalimantan Barat.

Sumber: Tim Investigasi AWII Kalbar

Pos terkait