MPI, Ciamis Jabar – Lembaga Pengawasan Pengembangan Pembangunan Desa (LP3D) menegaskan adanya informasi keliru yang beredar di sejumlah media terkait Desa Cicapar. Klarifikasi ini disampaikan oleh perwakilan LP3D, Andi Alifikri, pada Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, pemberitaan yang berkembang perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kami sebagai lembaga kontrol dan monitoring merasa perlu menyampaikan klarifikasi, Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang salah, karena ini bisa menyesatkan,” ujarnya.
Andi mencontohkan, isu yang mengaitkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 dengan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dinilai tidak tepat.
“Perlu diingat, pada periode itu beliau tidak menjabat sebagai bupati. Jadi, jelas ini salah alamat dan termasuk disinformasi,” tegasnya.
LP3D sendiri telah melakukan tabayun dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi kepala desa, inspektorat, hingga Unit Tipikor Polres Ciamis. Dari hasil komunikasi tersebut, terungkap bahwa Desa Cicapar sejatinya telah diberi ruang toleransi untuk menyelesaikan persoalan internalnya.
Namun, kesempatan itu dinilai tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Permasalahan desa ini sudah dibicarakan dalam musyawarah desa bersama BPD, DPMPD, hingga inspektorat. Jadi, ketika fakta diputarbalikkan, ini menjadi masalah serius yang menimbulkan kesalahpahaman publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga kini Desa Cicapar masih dalam proses penyelidikan terkait sejumlah kasus yang terjadi. Karena itu, LP3D berkomitmen untuk terus mengawal dan memonitor agar informasi yang beredar tidak dipelintir.
“Kasihan masyarakat jika terus disuguhi isu yang salah kaprah. Kepala daerah bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh warga Kabupaten Ciamis. Informasi publik harus disampaikan dengan benar agar tidak menimbulkan rumor yang membingungkan,” pungkas Andi.
Red/Dod.s
