MPI, GARUT – Polemik keberadaan bangunan calon minimarket MR DIY di Jalan Raya Bayongbong Nomor 62, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya disorot karena diduga belum mengantongi kelengkapan legalitas, kini muncul persoalan terkait informasi perizinan yang disampaikan pihak pemilik kepada pemerintah kecamatan.
Menindaklanjuti beredarnya informasi mengenai calon minimarket tersebut, Kasi Trantib Kecamatan Bayongbong bersama tim dan unsur Satpol PP Kecamatan Bayongbong mendatangi lokasi pembangunan dan ke owner pemilik toko emas Rahmat yang Berlokasi di pasar Andir Bayongbong yang disebut akan menjadi gerai MR DIY. Jumat (21/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak pemilik menyampaikan kepada petugas bahwa proses perizinan minimarket sedang dilakukan.
Namun, keterangan tersebut justru membuat pihak Kecamatan Bayongbong kebingungan. Pasalnya, berdasarkan mekanisme yang berlaku, proses pengurusan perizinan seharusnya terlebih dahulu disertai dengan rekomendasi atau izin prinsip dari pihak kecamatan.
Sementara itu, hingga dilakukan pengecekan ke tingkat kecamatan, tidak ada berkas pengajuan maupun dokumen permohonan perizinan yang diterima Kecamatan Bayongbong dari pihak owner atau dari pihak minimarket.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses perizinan yang sebenarnya telah ditempuh oleh pihak pemilik bangunan dan pihak perusahaan.
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah pihak pemerintah daerah melalui dinas yang menangani perizinan di Kabupaten Garut menyatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengajuan berkas perizinan baik Dari owner maupun dari pihak minimarket MR DIY tersebut.
Dengan demikian, informasi bahwa proses perizinan sedang berjalan menjadi tidak sinkron dengan data yang diterima pemerintah daerah.
Saat diwawancara lewat Seluler Achmad Sujana Sekjen DPP Awi Menerangkan terkait Bangunan Calon minimarket Mr DIY Jumat 21/8/26
“,’Kondisi owner dan pihak perusahaan Mr DIY dinilai menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi yang disampaikan kepada pihak kecamatan. Pemerintah wilayah yang seharusnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan kegiatan usaha justru belum menerima dokumen pengajuan apa pun.
Padahal, komunikasi dengan pemerintah kecamatan merupakan bagian penting dalam memastikan keberadaan suatu kegiatan usaha di wilayah berjalan sesuai ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.” Ujarnya
Pihak Kecamatan Bayongbong kini diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai status pembangunan dan rencana operasional calon minimarket tersebut. Pemerintah daerah juga perlu memastikan apakah seluruh tahapan perizinan telah ditempuh sebelum bangunan tersebut digunakan sebagai tempat usaha.
Persoalan ini sekaligus menjadi perhatian publik karena menyangkut kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pembangunan serta pendirian usaha di wilayah Kabupaten Garut.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya melakukan pengawasan setelah kegiatan usaha berjalan, tetapi memastikan sejak awal bahwa seluruh persyaratan administrasi, rekomendasi wilayah, legalitas bangunan, hingga perizinan usaha telah dipenuhi sesuai ketentuan.” Pungkasnya
Hingga berita ini ditulis, pihak terkait masih perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status sebenarnya dari proses perizinan calon minimarket MR DIY di Jalan Raya Bayongbong tersebut.Tim













