MPI, GARUT – Kondisi ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, Kabupaten Garut, kembali menjadi sorotan. Kerusakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun memicu kekecewaan masyarakat dan pengguna jalan yang menilai penanganan infrastruktur tersebut belum memberikan kepastian.


Aspirasi masyarakat dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy terus disuarakan agar Pemerintah Kabupaten Garut tidak sebatas memberikan komitmen, tetapi memastikan perbaikan jalan direalisasikan melalui kebijakan anggaran dan pekerjaan fisik di lapangan.
Pemerhati kebijakan publik, Feri Burama, mengatakan pembangunan dan penyediaan infrastruktur jalan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan akses jalan yang layak dan aman untuk menunjang mobilitas sekaligus aktivitas perekonomian.
Feri menilai penyelenggaraan pembangunan jalan juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi aspek keselamatan dan kelayakan.
“Sebagai buktinya apabila ada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan berlubang, penyelenggara pembangunan dalam hal ini dinas PUPR yang mewakili pemerintah daerah bisa dipidanakan. Ini bukti bahwa menghadirkan jalan berkualitas adalah kewajiban,” kata Feri, Sabtu (22/08).
Di tengah desakan masyarakat tersebut, Feri mengaku menerima informasi mengenai perubahan skema pembangunan Jalan Banjarwangi. Jika sebelumnya diharapkan melalui APBD Kabupaten Garut, pembangunan atau penanganan ruas jalan tersebut disebut akan diarahkan melalui bantuan pemerintah pusat agar memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar.
Menurut Feri, perubahan skema tersebut patut didukung apabila benar-benar menjadi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat agar harapan masyarakat tidak kembali berujung pada kekecewaan.
“Hanya saja perlu dipastikan apakah pemerintah pusat benar-benar akan mengalokasikan anggaran. Jangan hanya menjadi PHP yang kemudian membuat warga semakin kesal,” ujarnya.
Feri mengatakan dirinya telah lama memantau kondisi Jalan Banjarwangi yang mengalami kerusakan. Ia memahami keresahan masyarakat yang sudah lama menantikan perbaikan akses utama tersebut.
“Kekesalan warga adalah bentuk luapan emosi yang wajar karena sudah cukup lama jalan Banjarwangi mengalami kerusakan,” sebutnya.
Karena itu, menurut Feri, perubahan skema pembiayaan dari APBD Kabupaten Garut menjadi bantuan pemerintah pusat harus dipastikan secara jelas, baik mengenai kepastian program maupun realisasi anggarannya.
Ia berharap langkah tersebut bukan sekadar perubahan administrasi atau skema penganggaran, melainkan benar-benar menjadi jalan keluar untuk mempercepat pembangunan fisik di lapangan.
“Jangan lantas menimbulkan stigma ada pembiaran, dan ketidakadilan dengan daerah lain, sehingga warga Banjarwangi merasa dianaktirikan,” tutupnya.
H.ujang Slamet













