Kabupaten Tangerang|Patindo – Dugaan hubungan intim antara calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan seorang pria berinisial NV yang disebut sebagai sponsor PMI di PT Prima Duta Persada (PDP) memunculkan pertanyaan serius tentang perlindungan calon pekerja migran.
Berdasarkan pemberitaan Patroli-indonesia.com, peristiwa tersebut diduga terjadi pada 30 Agustus 2026 saat CPMI menjalani proses menuju pelatihan kerja (BLK) di Banyuwangi. Dalam pertemuan dengan awak media di BSD pada 4 Oktober 2026, NV, yang hadir didampingi DW, mengakui adanya hubungan intim dan menyebutnya terjadi atas dasar suka sama suka. Ia mengaku hubungan itu terjadi dua kali, yakni di Banyuwangi dan sebuah hotel di BSD.
Namun, DW dan pihak perusahaan sebelumnya mengklaim NV telah lama diberhentikan.
DW pun mengaku dirinya yang memboking hotel untuk NV saat di Banyuwangi.
“Iyaaa om, saat itu NV tlp minta tidur hotel, bilang tdur dirmh aja gelar karpet,dia bilang gk enak lah aku mau tidur hotel, yaa udh aku pesenin 1 kamar” ujarnya.
Klaim tersebut memunculkan pertanyaan: jika benar sudah dipecat, mengapa NV masih berada di lingkungan kantor perusahaan dan bagaimana keterlibatan pihak perusahaan dalam perjalanan serta penginapan di Banyuwangi? Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, CPMI tersebut tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat terlilit utang ketika mengenal NV sebagai sponsor. Kini, keberadaannya disebut belum diketahui, sementara keluarga dikabarkan mengetahui bahwa ia mengurungkan niat bekerja ke luar negeri.
Payung Hukum dan Tanggung Jawab
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur perlindungan CPMI, termasuk kewajiban pihak yang terlibat dalam proses penempatan. Jika terdapat dugaan pemaksaan, penyalahgunaan keadaan, atau eksploitasi seksual, dugaan tersebut perlu diselidiki berdasarkan fakta dan unsur pidananya. Ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat relevan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Publik Menunggu Jawaban: Apakah PT PDP akan memberikan penjelasan transparan dan membantu memastikan keselamatan CPMI tersebut? Siapa yang bertanggung jawab jika dalam proses perekrutan terjadi dugaan pelanggaran terhadap calon pekerja migran?
Hingga berita ini disusun, CPMI yang bersangkutan belum dapat di hubungi lagi agar persoalan ini terang dan tidak berhenti pada saling klaim. *













