MPI | NGAWI – Warga Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi mengaku trauma dengan pengelolaan bantuan program yang ada di desanya. Pasalnya, sejumlah program bantuan yang masuk ke desa tersebut berakhir tidak sukses.
Setelah bantuan ternak sapi dari pemerintah yang dibagikan ke Poktan beberapa tahun lalu tidak sukses dan kandang-kandangnya kini kosong, bahkan ada kandangnya yang sudah dirobohkan, belakangan ini giliran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar Rp 100 juta di Gapoktan yang menyusut tinggal Rp 50 juta saja.
“Jangan sampai program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang sekarang dikelola BUMDes nasibnya juga sama, tidak sukses seperti program-program sebelumnya,” keluh warga Desa Babadan, Kamis (15/10).
Trauma Beruntun
Warga menceritakan, beberapa tahun lalu Desa Babadan mendapat bantuan ternak sapi dibeberapa Poktan dari dinas. Awalnya ternak tersebut dititipkan ke kelompok, namun dalam 1-2 tahun ternak tersebut hilang satu persatu dengan alasan mati, dijual, dan tidak ada laporan yang jelas.
“Sapi dulu bantuan dari pemerintah, sekarang tidak ada wujudnya. Saat ditanyakan ke pengurus jawabannya muter-muter,” ujar salah satu petani.
Trauma yang kedua adalah terkait Dana PUAP. Dana bergulir untuk petani sebesar Rp 100 juta yang seharusnya bertambah karena digulirkan, malah menguap tinggal Rp 50 juta. Tidak ada pembukuan yang ditunjukkan ke anggota.
“Kalau sejarahnya seperti itu terus, wajar kalau warga sekarang khawatir program Ketapang juga akan tidak sukses. Apalagi pengelolaannya bisa dikatakan kurang transparan,” tambahnya.
Program Ketapang Mulai Tunjukkan Gejala Sama
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Program Ketapang Desa Babadan yang di anggarkan dari Dana Desa dengan nilai Fantastis Rp. 217.000.000 kini mulai menunjukkan gejala yang sama.
Dari rencana awal pengadaan ternak kambing, tiba-tiba di lapangan berubah menjadi Ikan. Dan kandang kambing yang proses pembuatannya dana tidak sedikit sekarang isinya cuma ayam beberapa ekor saja, tanpa ada musyawarah perubahan. BUMDes yang ditunjuk sebagai pengelola tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada warga.
Jangankan warga biasa, perangkat desa, ketua BPD yang juga sebagai pengawas BUMDes juga tidak mengetahui, kambing yang dibeli harganya berapa, lalu sudah dijual lagi laku berapa. Kalau toh dalam beternak kambing itu tidak untung bahkan rugi, ruginya berapa juga tidak jelas. Setelah ternak kambing yang konon katanya rugi sekarang ganti ternak ikan, ikan di kolam itu isinya berapa ekor dan harga satuan per ekornya berapa juga tidak ada yang tahu.
“Pola – polanya hampir sama. Awalnya heboh, setelah itu tidak ada kabar. Kami takut uangnya tiba – tiba laporan tinggal sekian karena selalu rugi,” kata warga.
Ketua dan Bendahara BUMDes pengelola program ketapang Desa Babadan saat dikonfirmasi wartawan Media Patroli Indonesia via vont, Kamis (15/10) mengenai perkembangan program Ketapang di Desa Babadan juga sama – sekali tidak memberikan keterangan.
Minta Dikawal Ketat
Atas dasar trauma tersebut, warga Desa Babadan meminta Camat Pangkur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal ketat pengelolaan program Ketapang.
“Warga sudah trauma dua kali. Bantuan ternak tidak sukses, dana PUAP tidak sukses. Jangan sampai yang ketiga program Ketapang juga tidak sukses. Tolong BUMDes diaudit secara terbuka,” pungkas warga.
Hingga berita ini di Up, Ketua dan Bendahara BUMDes Babadan belum memberikan klarifikasi terkait transparansi pengelolaan program Ketapang. (Bersambung)
(Tim Media Patroli Indonesia)













