MPI, TANGERANG, BANTEN – Dugaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang yang membagi-bagikan paket proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk Tahun Anggaran 2026, khususnya pada anggaran APBD kepada Ormas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Adapun pembagian paket pekerjaan PL ini dilakukan sebagai uang “tutup mulut” atau suap terhadap sejumlah oknum dari masyarakat dan mengatasnamakan LSM dan Pers agar tidak mengungkit-ungkit kinerja Dishub Kabupaten Tangerang.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media di lapangan, pada hari Rabu (22/04/2026).
Oknum yang sebagai pegawai Dishub di Kabupaten Tangerang berinisial DS dan BP menghubungi orang-orang yang yang mengatas namakan aktivis yang sebagai kontrol sosial yaitu LSM dan wartawan dengan memberikan judul paket proyek penunjukan langsung (PL).
Adapun nilai pagu anggarannya, masing-masing paket PL yang dibagi-bagikan di Dishub Kabupaten Tangerang itu, diduga berkisar antara Rp100 juta hingga nilai pagu anggaran Rp 200 juta.
Judul paket PL yang dibagi-bagikan oleh oknum Dishub Kabupaten Tangerang ke sejumlah oknum wartawan serta LSM itu langsung dijual kepada kontraktor yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang dengan fee sebesar 10 persen sampai dengan 15 persen per judul paket PL.
Informasi lain yang berhasil dihimpun awak media Warta Hukum. “Pembagian judul paket PL tidak merata, dimana ada yang satu judul paket PL dibagi untuk dua orang LSM atau wartawan, dan ada juga memang yang satu judul paketnya hanya untuk satu orang saja, tergantung kedekatan oknum LSM dan Wartawan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.” Jelas Nara sumbernya.
Bagi-bagi paket PL itu juga patut diduga untuk menutupi permasalahan karena buruknya kinerja Dishub di Kabupaten Tangerang, khususnya tahun anggaran 2026, pembangunan fasilitas pendukung transportasi, halte bis, atau area traffic control sistem (ATCS) yang disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Ketika hal ini hendak dikonfirmasi oleh wartawan Media Patroli Indonesia ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, tidak berhasil ditemui, dan bahkan no TLP pun diblokir. Demikian juga dengan jajaran Kepala Bidang, Kasi dan pejabat lainya, yang hingga saat ini tidak ada yang bisa dihubungi.
Penulis: J. Siahaan/Kaperwil Banten













