MPI, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII), Achmad Sujana turut menyumbang pendapatnya dalam kontek Hukum yang kini menjerat Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi Lapas (Imipas), Silmy Karim.
Selain berkomentar tentang apresiasinya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berani dan juga tegas dalam bertindak sesuai tugas kerja, Sekjen DPP AWII yang akrab disapa bang Joe’na juga menampik celotehan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc sebagai Menteri Koordinator di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas). Jumat (5/6/2026).

“Kelembagaan Negara yang Independen seperti KPK memang masih menjaga dan mengemban amanah sebagai anti rasuah yang harus berani dan patut diapresiasi.” Kata Joe’na seraya mengucapkan selamat kepada KPK yang mam mampu bertugas dengan kinerja dan integritasnya.
“Kami melihat ini dari sisi Politis dinamis dan bukan hal sinis, namun masyarakat yang melihat ini sebagai ketegasan di sisi birokratis menjadi suguhan terbaik yang ditunggu sebagai tindakan anti rasuah di ranah hukum dan sebagai sosial kontrol ditengah gejolak ekonomi yang melanda. Mungkin inilah langkah perbaikan yang perlu ditegaskan di ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).” Imbuhnya.
Selain itu, ungkapan Yusril berkomentar bahwa Wamen Imipas Silmy Karim, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, tidak sebagai Wakil Menteri Imipas sehingga tidak berkaitan dengan Jabatannya yang di Kementerian Imipas, sementara masih menunggu proses berjalan hingga berkas dinyatakan cukup bukti untuk diuji oleh pengadilan, itu dianggap ungkapan yang tidak mendasar dari seorang ahli hukum senior sepertinya.
“Komentar itu menjadi pandangan yang membuat tabu dan tidak dapat diterima oleh saya dan segelintir orang yang telah menilai pak Yusril sebagai Profesor Ahli Hukum dan Administrasi Tata Negara.” Ucap Joe’na kepada awak media.
“Ucapan itu hanyalah dasar yang hampir dari semua mulut para advokat mampu menjelaskannya. Lalu bagaimana Yusril bisa bicara kejahatan Wamen Imipas itu masih harus diuji dengan OTT KPK. Dan pihak KPK pun sudah memiliki buktinya dari temuan, pantauan Investigasi serta penilaian tindakan pelanggaran hukum yang bersangkutan saya rasa, apalagi ini tindakan Operasi Tangkap Tangan KPK.” Tandasnya.
Diungkap juga oleh Sekjen DPP AWII itu, terkait pertanggung jawaban. “Sebagai Menko pun seharusnya dapat mencegah hal seperti dugaan Korupsi di bawahnya yang akan terindikasi dugaan pembiaran oleh para pejabat di lingkungannya yang khususnya, berada 2 tingkat di atasnya.” Ungkap Joe’na.
“Menko wajib berikrar untuk jabatannya dalam mengemban amanah yang aktif dalam mencegah dan mengawasi, bukan hanya komentar dan siap berkoordinasi setelah masalahnya mencuat di tengah koreksi publik. Semoga ini bisa menjadi kritik pedas saya demi evaluasi di ranah birokrasi, reformasi dan revolusi NKRI yang harga mati.” Pungkasnya. **













