Diduga Tidak Beri Kepastian Hukum, Pengurusan Surat Keterangan Riwayat Tanah di Kelurahan Babat Jerawat Disorot

Oplus_131072

MPI, SURABAYA – Proses pengurusan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, menjadi sorotan. Seorang warga melalui kuasa hukumnya, Udjang Maman, S.H., M.H., mengeluhkan belum adanya kepastian hukum atas permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang telah diajukan sesuai prosedur.

 

Objek tanah yang dimohonkan penerbitan SKRT tersebut tercatat dengan identitas Petok D Nomor 225, Persil Nomor 92, atas nama Legidin P. Ridwan, seluas kurang lebih 2.370 meter persegi, yang berlokasi di Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya Senin 03 Agustus 2026.

 

 

Menurut Udjang Maman, S.H., M.H., selaku kuasa hukum pemohon, seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dan diserahkan kepada pihak Kelurahan Babat Jerawat. Namun hingga kini, surat yang dimohonkan belum juga diterbitkan.

 

Ia mengungkapkan, kliennya beberapa kali mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan perkembangan permohonan tersebut.

 

Akan tetapi, Sekretaris Kelurahan yang disebut bernama Andre hanya meminta agar pemohon datang kembali tanpa memberikan kepastian waktu penyelesaian maupun penjelasan tertulis mengenai dasar hukum atau alasan administratif yang menyebabkan permohonan belum diproses.

 

“Hingga saat ini klien kami belum memperoleh kepastian hukum atas permohonan yang telah diajukan. Padahal, berdasarkan pemeriksaan administrasi di kelurahan, objek tanah tersebut masih tercatat dalam buku administrasi, belum terdapat pencoretan maupun catatan peralihan hak,” ujar Udjang Maman, S.H., M.H.

 

Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat hak-hak keperdataan kliennya atas objek tanah yang dimohonkan.

 

Menurutnya, pelayanan administrasi yang berlarut-larut tanpa kepastian bertentangan dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, profesionalitas, serta pelayanan yang baik.

 

Selain itu, ia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan secara cepat, mudah, transparan, profesional, dan memberikan kepastian penyelesaian terhadap setiap permohonan masyarakat.

 

Udjang Maman, SH., MH menambahkan, apabila terdapat penundaan pelayanan administrasi tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

 

Karena itu, pihaknya meminta Lurah Babat Jerawat segera melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan administrasi, memerintahkan penyelesaian permohonan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap.

 

“Apabila tetap tidak ada kepastian hukum tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi kepada Inspektorat maupun Ombudsman Republik Indonesia,” tegas Udjang Maman, S.H., M.H.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kelurahan Babat Jerawat belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Tanah dimaksud. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Kelurahan Babat Jerawat sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (KP-Jatim).

Pos terkait