Dugaan Pemborosan Anggaran Sewa Ruko DP3 Kabupaten Tangerang Disorot Aktivis, Desak Audit Penggunaan APBD

MPI, TANGERANG – Dugaan pemborosan anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DP3/Perkim) Kabupaten Tangerang terkait kontrak atau sewa ruko yang disebut bernilai ratusan juta rupiah menjadi sorotan sejumlah aktivis.
Mereka mempertanyakan urgensi, efisiensi, serta transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyewaan kantor tersebut.

 

Amir Syah, pentolan LSM Gerakan Anak Negeri (GARI), menilai penggunaan dana ratusan juta rupiah untuk menyewa ruko sebagai kantor DP3 Kabupaten Tangerang patut dipertanyakan.

 

Menurutnya, masih terdapat aset atau gedung milik pemerintah yang dinilai layak dimanfaatkan sebagai kantor sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk menyewa bangunan milik pihak ketiga.
“Menurut kami, ini merupakan bentuk pemborosan anggaran. Masih banyak gedung pemerintah yang pantas dan memadai untuk dijadikan kantor daripada harus menghamburkan uang APBD hingga ratusan juta rupiah,” ujar Amir Syah.

 

Ia juga menilai bahwa pengadaan sewa kantor harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, setiap penggunaan anggaran daerah wajib mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

 

Amir menambahkan, pengadaan sewa atau kontrak fasilitas pemerintah yang kurang transparan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
“Setiap kegiatan sewa aset pihak ketiga oleh instansi pemerintah seharusnya melalui kajian kelayakan yang matang agar sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

 

Senada dengan itu, Sekretaris DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang, Datok Abdul Nasir, turut menyampaikan pandangannya.

Ia menduga penyewaan kantor tersebut hanya dijadikan alasan tertentu, terlebih di tengah musim pelaksanaan berbagai proyek pemerintah.

 

Menurut Datok Nasir, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh aparat pengawas yang berwenang.
Ia berharap Inspektorat Kabupaten Tangerang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum yang berwenang dapat melakukan audit apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Saya berharap Inspektorat, BPK, bahkan KPK melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di DP3 Kabupaten Tangerang apabila memang terdapat indikasi yang perlu ditelusuri,jangan sampai alasan renovasi gedung utama dijadikan dasar tanpa adanya penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Tegas Datok Nasir pria yang di sebut kerap kali pimpin aksi Demontrasi masa dalam mengkritisi kebijakan publik itu ”
Apalagi jika renovasi tersebut dilakukan hampir setiap tahun, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan,” ujar Datok Nasir.

 

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari pihak DP3 Kabupaten Tangerang mengenai alasan penyewaan ruko, besaran anggaran yang digunakan, maupun dasar pertimbangan pemilihan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, media masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi agar pemberitaan tetap berimbang sesuai prinsip jurnalistik. *

Pos terkait