Ditengah Forum pada Pelaksanaan Musrenbang, Kades Pesanggrahan Keluhkan Keberadaan LSM, Dianggap Merecoki

MPI, Kabupaten TANGERANG – Kegiatan acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan, merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merencanakan pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Pada acara forum Musrenbang tingkat Kecamatan Solear Rabu (22/1/2025) yang digelar di Aula kantor Kecamatan Solear, ada perkataan yang menarik perhatian peserta Musrenbang. Pasalnya Kepala Desa (Kades) Pesanggrahan yang turut menyampaikan keluhannya di forum dan mengatakan bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menurutnya terus “MERECOKI” kinerjanya dalam mengelola anggaran desa.

Pernyataan Kades itupun menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak yang menilai bahwa keluhan tersebut justru mencerminkan kepanikan sang Kepala desa dalam mengelola anggaran desa.

Datok Nasir yang selaku Sekretaris DPD BADAK BANTEN Kabupaten Tangerang, adalah salah satu Aktivis di Pergerakan Swadaya masyarakat, kontrol sosial yang sudah lama berkiprah di Provinsi Banten yang juga menyampaikan pandangannya bahwa sebelum membuat generalisasi negatif, seharusnya Kepala desa lebih memahami fungsi dan peran LSM secara objektif. “Jujur kita harus akui banyak juga program desa untuk masyarakat nya yang di bantu oleh kawan-kawan LSM.” Ujar Pria berambut gondrong itu.

“Contohnya, berapa banyak usulan desa yang tidak terakomodir oleh pemerintah dan ujung-ujungnya meminta bantuan kepada kawan-kawan LSM/Ormas untuk membantu mempertanyakan ke atas dan mengawal program kepala desa tersebut hingga akhirnya terealisasi.” Lanjutnya.

Sementara Menurut Alam, “LSM” adalah mitra masyarakat dan juga pemerintah di dalam pengawasan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. “Kalaupun ada penyimpangan, itu adalah ulah oknum, bukan institusi LSM secara keseluruhan,” ujar CEO Geram Grup yang berbasis di Jayanti tersebut.

Alam juga menambahkan, bahwa jika Kepala desa mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel serta sesuai pada perencanaan, maka tidak akan ada alasan untuk merasa khawatir dengan pengawasan. “Justru pengawasan dari LSM adalah bentuk dukungan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Atas kejadian tersebut Kedua aktivis di Kabupaten Tangerang itu meminta agar Kades Pesanggrahan mengklarifikasi pernyataannya di hadapan media segera dan diberikan waktu hingga 1 x 24 jam. (Red)

Pos terkait