Patroli Indonesia | Editorial Jacob Ereste – UMR (Upah Minimum Regional) 2021 untuk Kabupaten/Kota (255) di 26 Provinsi telah ditetapkan. Tapi ada 42 UMK yang tidak mengalami penyesuaian. Nilai kenaikan UMR ini tidak seberapa nilainya — Rp 174.840 — tertinggi di Kota Palu. Selebihnya, tentu lebih rendah dari nilai tersebut di atas. Sehingga terkesan sekedar formalitas saja agar bisa disebut telah dinaikkan. Sedangjan nilai kenaikan UMK terendah adalah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar, hanya sebesar Rp 277.
UMP (Upah Minumum Provinsi) ini akan diumumkan oleh Gubernur secara serenrak, paling lambat pada 21 November 2021. Jadi memang masalah kenaikan upah buruh yang tidak cukup untuk mengimbangi nilai implasi yang terjadi di Indonesia, hingga jelas semakin membuat kaum buruh tidak berdaya dalam menanggung beban ekonomi untuk memenuhi keperluan dasar dari kebutuhan mereka sehari- hari.
Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat akan diumumnya secara resmi pada 30 November 2021. Meski secara umum penyesuaian upah minimum menurut pemerintah telah disesuaikan dengan formula PP 36/2021. Toh, legalitasnya tetap memposisikan kaum menjadi obyek, bukan subyek yang harus diperhitungkan sebagai asset negara yang akan menjadi faktor penentu lancar arau tidaknya pembangunan bangsa dalam arti luas.
Pihak Kemenaker merasa pelu untuk menegaskan bahwa yang menetapkan upah itu adalah pihak Gubernur untuk Upah Minimum Provinsi. Waktu penetapannya paling lambat 21 November 2021. Karena tanggal 21 itu adalah hari minggu, maka h
Penetapannya akan dilakukan sehari sebelum, menurut info yang diperoleh Komunitas Buruh Indonesia, Senen malam.
Doingormaikan juga penghitungan UMP dan UMK bukan Gubernur dan Buoati saja yang melakukan perhitungsn IMP dan UMK itu. Karena hitungan UMP dan UMK itu akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Daerah (DPD), Dinas Tenaga Kerja yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur untuk menjadi ketetapan
Dari catatan pembanding diperoleh angka pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Maluku Utara dengan kenaikan 12,76% dan pertumbuhan ekonomi terendah di Bali -5,83%. Dan tingkat inflasi yang tertinggi terjadi di Bangka Belitung sebesar 3,29% dan Inflasi terendah Papua -0,40%.
Untuk 24 Provinsi, ada 4 Provinsi yang nilai UMP tahun 2021 lebih tinggi dari upah minimum. Namun untuk upah mknimum tahun 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah minimum 2021.
Informasi yang diperoleh empat provinsi itu adalah Sumatera Selatan Rp 3.144.446, Sulawesi Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.
Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tercatat dari 34 Provinsi sudah ada 26 Provinsi yang telah menetapkan UMK. Dan dari sejumlah
Kabupaten/Kota di 26 Provinsi sadah ada 255 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan UMK.
Dari catatan itu ada 42 UMK yang tidak mengalami penyesuaian, tanpa rincian dan alasan apa serta bagaima sebab musababnya.
Jadi memang untuk kenaikan UMR bagi kaum buruh indonesia tahun ini dengan nilai tertinggi seperti di Kota Palu saja sebesar Rp 174.840 yang diikuti kenaikan UMK terendah di Kabupaten Padang Lawas Utara hanya Rp 277, jelas tidak memadai untuk mengimbangi biaya hidup yang semakin. Apalagi nilai kenaikan upah yang sangat rendah itu selalu disandingkan dengan nilai inflasi yang terjadi di Indonesia. Artinya, untuk mengharap agar upah buruh di seluruh Indonesia berstandar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) — tidak lagi menggunakan standar minimum — tampaknya masih harus menempuh jalan panjang, seperti perjalanan dari ngarai yang masih harus mrlalui jurang penghalang untuk dapat sampai ke puncak gunung yang mampu menggembirakan.
Jakarta, 16 November 2021













