OTA TANGERANG – Di tengah teriknya matahari, semangat para hadirin tak surut dalam mengikuti acara Diskusi Partisipasi Masyarakat dalam Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang. Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, mewakili Wali Kota, ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi. (26/06)
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri.S Permana, Ketua KPU Kota Tangerang beserta para komisioner Rustana, Kepala BNN Kota Tangerang Kombes Pol Dr. Joshepien Vivick Tjangkung S.sos M.I.Kom ,perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Vera Farianti Havillah SH. MH, para akademisi Universitas Yaksi Madani Garry Vebrian S.Si, M.Ud serta perwakilan dari Kecamatan Pinang. Dukungan dan fasilitas yang diberikan sangat berarti bagi terselenggaranya kegiatan ini.
Acara ini juga bertepatan dengan momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Dampak penyalahgunaan narkotika yang luar biasa terhadap kesehatan dan masa depan generasi bangsa menjadi perhatian serius. Mengingat Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sosialisasi masif mengenai bahaya narkoba menjadi semakin relevan.

Pertanyaan mengenai diadakannya diskusi politik jauh sebelum Pemilu 2029 terjawab dengan adanya evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 1,3 juta pemilih, partisipasi masyarakat pada Pemilu mencapai 81 persen, namun menurun menjadi 58 persen pada Pilkada. Hal ini mendorong Badan Kesbangpol, bersama KPU Kota Tangerang, untuk melakukan pendidikan politik sejak dini.
Peserta diskusi yang terdiri dari para pengurus Forum RT/RW dan perwakilan 18 partai politik ini diharapkan dapat memperkaya wawasan melalui perspektif beragam dari para narasumber. Andri s Permana dari DPRD akan berbagi pengalaman praktisi politik, Kejaksaan dari sisi hukum, BNN dari strategi pencegahan narkoba, akademisi dari perspektif ilmiah, dan KPU terkait penyelenggaraan pemilu.
Sejarah demokrasi Indonesia yang dimulai sejak Pemilu 1955, melalui masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dengan tiga partai politik, hingga era Reformasi 1998 yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat, menjadi latar belakang pentingnya pemahaman mendalam dalam memilih pemimpin. Pemimpin tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi yang terpenting adalah visi, misi, program, integritas, dan kapasitasnya, karena dari proses politik inilah lahir kebijakan publik yang mengikat masyarakat.
Tujuan utama diskusi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Di akhir sambutannya, dua pantun dibacakan, satu tentang demokrasi sebagai perekat negeri, dan satu lagi tentang ajakan bersatu mencegah bahaya narkoba.(adv)













