Patroliindonesia.com NIAS, Sumut – Rapat pembahasan Badan Anggaran Proses Penyusunan (BAPPAS) APBD Tahun 2023 di DPRD Nias, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nias, Alinuru Laoli, tidak Kuorum karena tidak dihadiri oleh dua Fraksi, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.
Ketua DPRD Alinuru Laoli mengatakan ketika di wawancarai Media, Selasa (15/11/2022), mengatakan, kemaren kita telah membahas tentang PPAS ini untuk Tahun anggaran 2023 ini namun tidak dihadiri teman teman dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.
“Dari enam Fraksi, hanya 4 Fraksi yang hadir, Fraksi Demokrat, Fraksi GPS, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasdem.” Kata Alinuru.
Lanjut Alinuru,” saya tidak tau apa alasan teman teman tidak menghadiri rapat ini. Sebenarnya tujuan kita mendukung pemerintah, ini saya lihat justru terbalik, mereka tidak hadir. Seharusnya teman teman itu mengajak kita semua.
“Saya tegaskan, apabila tidak dibahas KUA PPAS APBD 2022 ini, saya tidak tanggung jawab jika ada masalah Hukum kedepan.” Tegas Alinuru.
Selanjutnya, Anggota DPRD Kabupaten Nias Dafati Mendröfa Menyampaikan, sesuai dengan Fungsi DPP yaitu membahas secara bersama-sama dengan Pemerintah.
“Jadi kami informasikan bahwa kami siap dan bersedia untuk membahas secara bersama sama dengan Tim Pemerintah. Sehingga apa yang terjadi tentang pembangunan di Daerah kita ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan fisi dan misi Kepala Daerah kita yang telah di sampaikan kepada masyarakat kita, untuk itu, kami siap membahas sebagai tugas dan fungsi kami yang telah di berikan oleh undang undang Tahun 2012.” Singkatnya.
“Selain itu, Maspena Gulö Anggota Fraksi Nasdem juga menambahkan,
Kita dari partai Fraksi Nasdem dari awal sudah memberikan waktu semaksimal mungkin. Tentu dalam hal ini pembahasan APBN T.A 2022 ini adalah pembahasan awal.
Tentu pada dasarnya, kami dari partai Nasdem membahas dari beberapa APBN ini, bahwa dalam program yang tidak sesuai harus kami berkomentar juga bahwa sudah salah ini. Partai Nasdem menyampaikan bahwa kami tidak pernah bertanggungjawab terhadap ABPN Tahun 2023 dan juga terhadap sistim pelaksanaan kerja.
Kenapa? karna kami sudah tau dari awal bahwa banyak yang tidak sesuai yang di sampaikan oleh Pemerintah. kami tidak tau, dalam penyampaian mereka, tentu dalam hal ini, kami bertanggapan apakah ada unsur kesengajaan atau apa? Yang penting dari partai Nasdem, sampai saat ini masih membahas masalah ini.” Ujarnya.
“Lebihlanjut, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Nias Edison Lase, Menyampaikan Kami dari partai Demokrat, ada 7 Orang di DPRD Kabupaten Nias, dan dari awal pembahasan ini tidak bagus.
Tentu kalo sudah tidak bagus, nampak hasilnya karna pemerintah tidak menyampaikan huwer dan BPS.
Tentu sikap Partai Demokrat dalam hal itu adalah harus terbatas. Kenapa kalau tidak di panasi banyak yang di rugikan, pemerintah dan DPRD juga rugi dan secara umum masyarakat kabupaten Nias juga rugi besar. Kami tidak tau dengan Fraksi-Fraksi lain, kalau terjadi seperti ini.
Kenapa? karna kami tidak berkomentar disana, tapi kayaknya ada sedikit indikasi ada juga skenario yang lebih besar disana seperti di jakarta dan mungkin juga di kabupaten Nias ada skenario yang sebenarnya kita tidak tau apa tujuan bahwa tidak dikorupkan ini pada pemanasan.
Kalau terus-terusan ini dikorupkan, maka Fraksi Demokrat tidak bertanggungjawab, kalau ada nanti hal-hal ke depan temuan-temuan.” Jelas Edison lase Mengakhiri.
(GALI ZEBUA).
