MPI, Jakarta Selatan – Narasi serangan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kian menampakkan pola yang terstruktur, terencana, dan sarat dengan motif politik. Dalam lanskap politik saat ini, serangan tersebut disinyalir bukan semata-mata persoalan kelembagaan Polri atau profesionalitas Kapolri, melainkan lebih dalam.
Yaitu terkait posisi Kapolri sebagai figur yang dianggap bagian dari “Geng Solo”. Istilah peyoratif yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.
Bagi kelompok pembenci Jokowi, kehadiran figur-figur yang diasosiasikan dengan mantan presiden itu dipandang sebagai ancaman yang harus disingkirkan dari lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Wacana Reformasi Polri dijadikan pintu masuk paling efektif untuk melancarkan serangan. Narasi yang diproduksi berlapis dan berulang, mulai dari wacana penggantian Kapolri, tuduhan Kapolri menjegal calon Kapolri pilihan Presiden, sindiran adanya kudeta kebijakan oleh Kapolri, framing bahwa Kapolri sedang melawan Presiden, hingga yang paling provokatif: tuduhan adanya pengkhianat di tubuh Polri yang diarahkan ke pucuk pimpinan.
Seluruh rangkaian narasi ini membentuk satu pola: membenturkan Presiden Prabowo dengan Kapolri, sekaligus mendeligitimasi posisi Kapolri di mata publik.
Jejak digital menampilkan bahwa aktor-aktor yang mengangkat narasi tersebut bukanlah figur baru. Mereka tercatat sebagai pengusung isu-isu negatif terhadap Jokowi dan keluarga sejak lama, baik dalam konteks Pilpres 2019, periode kedua pemerintahan Jokowi, hingga Pilpres 2024.
Nama-nama seperti Soenarko, Said Didu, dan Adhie Massardi menjadi representasi paling jelas. Ketiganya bukan hanya dikenal sebagai pengkritik keras Jokowi, tetapi juga tercatat sebagai mantan anggota tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hubungan jaringan semakin kentara ketika Sri Radjasa Chandra muncul sebagai penggemanya, mengingat kedekatannya dengan Soenarko yang pernah ditahan atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal, tuduhan makar dan tuduhan terlibat dalam kerusuhan Mei 2019. Edy Mulyadi yang juga pendukung Anies menambah daftar pihak yang menghidupkan narasi serangan terhadap Kapolri.
Di sisi lain, tokoh seperti Selamat Ginting dan Henri Subiakto menampilkan wajah pengamat yang dalam kritiknya tidak pernah jauh dari sentimen terhadap Jokowi dan keluarganya. Keduanya sering menyuarakan nada yang selaras dengan kelompok oposisi Jokowi, dan kini tampak menyasar Kapolri dengan logika yang sama. Menyerang simbol yang dianggap perpanjangan pengaruh Jokowi di era Prabowo. Simetri antara serangan terhadap Jokowi di masa lalu dan serangan terhadap Kapolri saat ini terlalu konsisten untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan.
Istilah “Geng Solo” sejatinya adalah konstruksi politik yang diproduksi untuk menciptakan garis demarkasi palsu antara Prabowo dan Jokowi. Dengan melabeli Kapolri sebagai bagian dari kelompok itu, para aktor berharap menciptakan persepsi bahwa keberadaan Listyo Sigit tidak menguntungkan Prabowo, bahkan berbahaya bagi konsolidasi pemerintahannya.
Strategi ini tetap seperti yang sebelumnya mereka lakukan terhadap Jokowi: membanjiri ruang publik dengan isu-isu negatif yang berulang-ulang, meski minim bukti dan sarat dengan distorsi fakta.
Fakta bahwa pola serangan tersebut datang dari figur-figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam oposisi terhadap Jokowi memperkuat indikasi bahwa serangan terhadap Kapolri bukanlah urusan institusi kepolisian semata. Ini adalah kelanjutan dari politik balas dendam yang bertransformasi dalam bentuk baru, dengan target berbeda, tetapi menggunakan pola propaganda yang sama.
Dengan membungkusnya dalam isu Reformasi Polri, para aktor berusaha membangun legitimasi seolah-olah sedang memperjuangkan kepentingan publik. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Manipulasi opini untuk kepentingan politik sempit.
Jika narasi ini terus dibiarkan tanpa kritisisme, dampaknya tidak hanya merusak reputasi Kapolri, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.
