Patroli Indonesia, Jayapura – Agar infrastruktur terbangun memiliki manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan tidak terjadi kegagalan bangunan, dibutuhkan studi kelayakan. Kegiatan tersebut harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dann professional. Berupaya untuk menghadirkannya, Badan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) mengadakan Pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur (SKPI) Manajemen di Bapekom PUPR Wilayah IX Jayapura, Senin (14/3) secara daring.
Untuk menghadapi tantangan yang pemerintah hadapi dalam pengembangan penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan infrastruktur ekonomi, pengembangan infrastruktur perkotaan membutuhkan perencanaan yang matang. Hal itu demi mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, membuka peluang hidup, dan konektivitas Indonesia.
Salah satu kegiatan di perencanaan, yaitu melakukan studi kelayakan terhadap calon infrastruktur yang akan dibangun. Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh. Adam menjelaskan dalam pidato pembukanya, studi kelayakan adalah kegiatan menganalisa, mengkaji, dan menelilti berbagai aspek tertentu suatu gagasan proyek yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan. “Sehingga memberi gambaran layak, feasible-go, atau tidak layak no feasible-no go suatu gagasan proyek apabila ditinjau aspek financial benefit maupun social benefit,” jelas Moeh. Adam.
Adam menghimbau kepada para peserta, “Peran Bapak dan Ibu, bukan sebagai pemenuhan pekerjaan tetapi mempunyai arti penting menjamin mutu pekerjaan konstruksi,” imbaunya.
Untuk diketahui, Pelatihan ini diikuti oleh 34 orang peserta. Para Narasumber, Pejabat Struktural, dan Widyaiswara akan memaparkan materi dengan total 43 Jam Pelajaran (JP). (*)
