Patroli Indonesia | BANTEN – Penyeberangan antar pulau yang menjadi salah satu transportasi penting di suatu negara kepulauan seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat karna pengelolaan dibawah aturan dan kewenangan Badan Usaha Milik Negara, sehingga pelayanan atas ini pun adalah hak warga negara Indonesia dan diperlukan juga sistem pelayanan Informasi Publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.
Terkait dengan penerapan pelayanan online dimasa pandemi yang masih berlanjut hingga penerapan status waspada terhadap Omicron, memang sudah menjadi solusi yang tepat bagi keamanan masyarakat agar tetap dapat menjaga Protokol Kesehatan.
Namun lain halnya dengan pendapat Achmad Sujana Wakil Seretaris Jenderal dari Aliansi Wartawan Independen Indonesia yang juga sebagai Pemimpin Redaksi di Media Cetak dan Online Patroli Indonesia. Bahwa dirinya melihat fasilitas yang kurang memadai, seperti pelayanan di dalam gerbang pelabuhan untuk memandu pembelian ticket online. Jumat, (18/2/2022).
“Perlunya peran Pemerintah Pusat ataupun Daerah dari berbagai sisi untuk lebih meningkatkan dan mengontrol pelayanan ini secara intens dan berkala guna melihat langsung kendala di pelayanan mungkin akan menjadi lebih tepat sasaran dalam pelaksanaan yang sesuai aturan, baik atauran pelayanan ataupun Protokol Kesehatan.” Ujarnya.
Dirinya pun sempat mencoba untuk mengkonfirmasi ke Pihak Pelayanan ASDP, namun kebetulan Pejabat dari Manager Operation sedang tidak ada di tempat dan Wakilnya pun sedang Cuti atau menjalani WFH.
“Ya mungkin perlu diperjelas lagi aja urusan-urusan pelayanannya, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak mendapati kesulitan saat memasuki areal penyeberangan untuk melakukan transaksi pembayaran atau pembelian ticketnya.” Ucap Achmad Sujana yang kerap disapa bang Joe’na.
Dijelaskan juga kesulitan yang terjadi ditengah perjalanan tugasnya yang urgen saat mendampingi Petinggi dari Dewan Redaksinya.
“Kebetulan kemarin pada saat saya ingin melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung bersama salah satu Petinggi di Dewan Redaksi yang akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah palembang, namun saya pun sempat mendapati kesulitan dengan pelayanan pembelian ticket online, yang entah dari Layanan Provider atau ini memang Layanan dari Server di Pelabuhannya sehingga saya harus kembali ke pelayanan warung retail yang ada dipinggir jalan dan sempat ada penawaran dari beberapa orang yang hampir mirip gaya calo yang sempat juga bicara baru saja melayani orang lain dengan cara yang sama.” Jelasnya.
Menurutnya, tanpa kontrol penuh untuk pelayanan yang teruji, ini pasti akan bisa merusak citra pelayanan masyarakat di Pelabuhan.
“Mungkin akan banyak juga para calon penumpang yang kesulitan seperti saya ini, dan sebaiknya peningkatan dan pengawasan lebih ditingkatkan terus karna ini pelayanan atas pengelolaan negara.” Kata bang Joe’na yang juga aktif sebagai Redaktur Pelaksana di www.media-bhayangkara.co.id
Dilanjutkan, bahwa masyarakat sangat membutuhkan edukasi dalam pelayanan baru terkait penerapan sistem online yang kurang dimengerti ataupun keterbatasan jaringan provider.
“Jadi, buatlah pelayanan yang cepat dan tepat, karna mungkin masih banyak para pelanggan yang kurang mengerti dan lebih berpikir untuk tetap mendapatkan pelayanan dari pihak lain seperti calo. Dan lebih baik peningkatan kerjasama dengan provider untuk akses online di sekitar pelabuhan, kan hal ini juga bisa menjadi keuntungan dari kepuasan pelanggan yang merasa dilayani dan juga keuntungan pihak rekanan dari pelayanan provider juga.” Tambahnya.
“Untuk Pemerintah Pusat Khususnya, sejalan dengan Pertumbuhan ekonomi atas peningkatan pelayanan khususnya masyarakat lokal yang membutuhkan akses penyeberangan, sebaiknya seiring pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan berjalan harus tetap lebih mengontrol pelayanan yang sudah ada saat ini demi evaluasi dan peningkatan.
Saya yakin dengan pajak, pelayanan untuk intensitas kegiatan penyeberangan pun jika dihitung dari banyaknya penduduk di setiap wilayah yang memerlukan kebutuhan logistik termasuk juga pada kegiatan industri akan menjadikan pendapatan besar bagi instansi dan tetap akan menjadi devisa negara yang akan terus berkembang.
Intinya Pemerintah Pusat harus tetap buat peningkatan pada etos pelayanan bagi masyarakat dan kinerja para pegawai yang akan menghasilkan keuntungan tersistem bagi Perusahaan dibawah pengelolaan dan pengawasan BUMN.” Pungkasnya.
(Editorial Tim Redaksi)
Penulis : Joe’na
