MPI, Tangerang – Maraknya penarikan motor oleh Mata Elang (Matel) atau biasa disebut Debt Colector (DC) di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Pasar Kemis.
Telah terjadi penarikan paksa di wilayah Pasar Kemis, dan telah diinformasikan oleh seorang warga yang enggan disebut namanya, bahwa titik kumpul para Debt colector ada di Jalan Raya Cadas Kukun, Bumi Indah, Kuta Bumi dan Jalan Raya Pasar Kemis.
Sebelumnya sempat Viral juga di Akun Tiktok, hal Penarikan Kendaraan R2 di Pasar Kemis Tangerang.
Kenapa pihak aparat setempat, di Polsek Pasar Kemis tidak melarang adanya para kegiatan para Debt collector, seolah-olah aparat setempat tutup mata.
Hal itu kerapkali menjadi pertanyaan di tengah masyarakat yang merasa kurang paham soal hukum dan melihat contoh masalah penarikan paksa hingga pemicu keributan antar kelompok menjadi yang membuat citra pelayanan pemerintah di wilayah hukum tidak jelas.
Ditegaskan oleh Achmad Sujana sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII), kegiatan ilegal tersebut jelas menjadi masyarakat kurang percaya dengan sistem hukum di Negara ini. “Pelayanan publik terhadap pelanggaran hukum yang seolah-olah di ranah tersebut bisa dimaklumi, padahal ini terkiat keamanan dan tanggungjawab pihak Aparat Penegak Hukum, jadi Polisi tidak boleh diam, dan harus segera bisa menindak tegas pelaku kejahatan tanpa harus menerima Laporan. Apalagi inikan sudah jadi instruksi Tegas Kapolri”. Ujar Sekjen DPP AWII yang kerap disapa bang Joe’na. pada Jumat (21/11/2025) Pagi.
Penarikan motor di jalan raya oleh Debt collector atau mata elang bisa dianggap sebagai tindakan yang jelas melanggar hukum dan dapat dipidanakan.
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penarikan kendaraan harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar, yaitu dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Jika Debt collector menarik motor di jalan raya tanpa prosedur yang sah, mereka dapat dikenakan pasal:
– *Pasal 335 ayat 1 KUHP* tentang tindakan tidak menyenangkan, dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun.
– *Pasal 365 KUHP* tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman yang lebih berat.
– *Pasal 362 KUHP* tentang pencurian biasa.
“Sudah jelas perintah Kapolri harus di Brantas adanya Debt colektor (DC) yang bikin meresahkan warga”, Imbuhnya.
“Jangan sampai terjadi lagi seperti kasus perkelahian dengan unsur Premanisme kemarin pada kejadian di Jakarta Barat (Cengkareng), Debt collektor vs Ormas Berapa hari lalu. Ini seperti Negara yang tidak ada pelayan keamanan bagi warga masyarakat”, Papar bang Joe’na selaku Pimpinan umum Media Patroli Indonesia (MPI), yang sekaligus sebagai Redaktur Pelaksana di Media Bhayangkara (MB).
“Saya harap Kapolri menindak tegas juga jika ada oknum Aparat Penegak Hukum yang membiarkan hal seperti itu terjadi di wilayahnya dan bilang tidak mengerti, karena ini tugasnya. Apalagi jika berani melepas tersangka Matel itu, jika sudah dilaporkan ke ranah Hukum, termasuk pemberi Tugas dari pihak leassingnya”. Tutupnya, seraya menegaskan bahwa di perusahaan leassing kebanyakan tidak dapat menunjukan surat Fidusia lengkap dan asli, atau dugaan palsu, bahkan bisa memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa persetujuan pihak pengadilan.
(Raka dan team)















