MPI, KABUPATEN TANGERANG – Meski bangunan Saluran Pembuang Sumber Daya Air (SDA) di Kecamatan Jayanti telah diperbaiki setelah sebelumnya mengalami kerusakan, penyebab pasti kerusakan proyek yang baru berusia sekitar sembilan bulan tersebut hingga kini belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Meski Sudah Diperbaiki, Penyebab Rusaknya Saluran SDA Belum Terungkap, LSM Desak DPRD dan Inspektorat Panggil Pejabat Terkait
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Arta Ulina Mataraja berdasarkan Nomor SPK/Kontrak 610/35_PL/PPK_SDA/K/APBDP/DBMSDA/X/2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp217.300.000 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 itu dibangun pada November–Desember 2025.
Hingga saat ini, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, belum memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan pelaksanaan proyek maupun penyebab kerusakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DBMSDA, Rijal Ardiwinata, juga belum memberikan tanggapan saat kembali dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin kemarin (3/8/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Lembaga Gerakan Anak Negeri (GARI), Amir Syah, menilai pemerintah daerah seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan proyek yang sempat menjadi sorotan publik.
“Emang dengan diperbaiki kemudian persoalan mereka anggap selesai dan lepas dari sanksi, belum tentu,” ujar Amir.
Menurut Amir, apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun tim pengawas terbukti lalai dalam menjalankan tugas atau menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi saat Provisional Hand Over (PHO), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga berpendapat, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur kesengajaan, persekongkolan, atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, maka penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Amir mendesak DPRD Kabupaten Tangerang dan Inspektorat Daerah segera melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pejabat yang bertanggung jawab guna mengungkap penyebab kerusakan proyek tersebut.
“Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang bertindak sebagai lembaga internal resmi yang memegang mandat melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kinerja perangkat daerah. Kami minta segera turun melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kerusakan tersebut,” tegasnya.
Sorotan serupa juga disampaikan Sekretaris DPD Ormas Badak Banten Kabupaten Tangerang, Datok Abdul Nasir. Ia meminta lembaga pengawas tidak ragu memberikan sanksi tegas apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
Menurut Datok Abdul Nasir, kejadian serupa disebut bukan pertama kali terjadi. Ia mengklaim bahwa pada tahun 2025 juga pernah ditemukan kerusakan pada pekerjaan bidang SDA yang kemudian diperbaiki setelah menjadi perhatian publik.
“Persoalan ini di tahun sebelumnya juga terjadi, dan langsung mereka perbaiki,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Tangerang maupun pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait persoalan tersebut. *













