MPI, Jakarta – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (F-SPPI) secara resmi menyerahkan usulan materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang memuat pengaturan khusus bagi pekerja seni, kreatif, budaya, dan perfilman kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pekerja industri kreatif, khususnya sektor perfilman yang selama ini dinilai belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara memadai. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pembahasan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai pada Oktober 2026.
Ketua KPBI yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan bahwa pekerja perfilman selama bertahun-tahun bekerja dalam situasi yang belum memiliki kepastian status hubungan kerja sehingga berbagai hak normatif ketenagakerjaan belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurutnya, pekerja film, baik yang tampil di depan kamera maupun yang bekerja di balik layar, merupakan tenaga profesional yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional. Karena itu, mereka dinilai layak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pekerja di sektor lainnya.
“Selama berdekade-dekade, pekerja film dan industri kreatif kita dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Pengajuan draf ini merupakan bentuk dorongan agar negara memberikan kepastian hukum sebagaimana amanat konstitusi. Pekerja film berhak memperoleh jam kerja yang manusiawi, keselamatan kerja, upah yang layak, serta jaminan sosial,” ujar Andi Gani Nena Wea di Kompleks DPR RI, Selasa kemarin.
Ia menegaskan, penyampaian usulan tersebut bukan sekadar memberikan masukan terhadap proses legislasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di sektor ekonomi kreatif yang selama ini berkembang pesat, namun belum diikuti dengan pengaturan ketenagakerjaan yang komprehensif.
Dalam penjelasannya, KPBI dan F-SPPI menilai bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik hubungan kerja di industri perfilman yang bersifat berbasis proyek, dinamis, dan melibatkan berbagai profesi kreatif.
Akibatnya, banyak pekerja dikategorikan sebagai pekerja lepas atau mitra independen sehingga tidak memperoleh kepastian mengenai hak-hak normatif seperti perlindungan jam kerja, pembayaran lembur, jaminan sosial, maupun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja.
Melalui draf yang diajukan, F-SPPI mengusulkan adanya pengaturan yang secara khusus mengakui pekerja seni, budaya, dan perfilman sebagai bagian dari subjek hukum ketenagakerjaan yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana pekerja pada sektor formal lainnya.
Salah satu substansi utama dalam usulan tersebut adalah pembentukan kepastian hubungan kerja antara rumah produksi dengan pekerja film melalui perjanjian kerja yang memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Draf tersebut juga mengusulkan penerapan standar jam kerja yang lebih sehat untuk menghindari praktik kerja berkepanjangan yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun mental pekerja.
Usulan itu diselaraskan dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Salah satu substansi utama dalam usulan tersebut adalah pembentukan kepastian hubungan kerja antara rumah produksi dengan pekerja film melalui perjanjian kerja yang memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Draf tersebut juga mengusulkan penerapan standar jam kerja yang lebih sehat untuk menghindari praktik kerja berkepanjangan yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun mental pekerja.
Usulan itu diselaraskan dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. *













