MPI, MANADO — DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sulawesi Utara menyoroti dugaan sikap Kepala Kantor Bea Cukai Tahuna saat menerima wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Sorotan tersebut mencuat setelah media Lacakpos.co.id memberitakan adanya sikap Kepala Kantor Bea Cukai Tahuna yang disebut menerima wartawan dengan posisi mengangkat kaki.

Sekretaris PJS Sulawesi Utara, Steven Pande-iroot, menilai jika informasi tersebut benar, sikap demikian tidak mencerminkan etika dan profesionalitas yang semestinya ditunjukkan seorang pejabat publik.
“Kalau benar seorang pejabat publik menerima wartawan dengan cara mengangkat kaki, tentu itu bukan sikap yang patut. Wartawan datang menjalankan tugas jurnalistik, bukan meminta perlakuan istimewa,” kata Steven, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut gestur atau posisi tubuh, tetapi juga berkaitan dengan etika dalam pelayanan publik serta penghormatan terhadap profesi wartawan.
PJS Sulut Minta Evaluasi
PJS Sulut selanjutnya meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Steven mendorong agar dilakukan klarifikasi dan evaluasi internal untuk memastikan fakta yang sebenarnya serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran disiplin.
“Kami meminta agar dilakukan pemeriksaan internal. Apabila terbukti ada pelanggaran, tentu harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga meminta agar aspek jabatan yang bersangkutan dievaluasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik PJS Sulut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pejabat yang bersangkutan, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap etika pejabat publik ketika berhadapan dengan insan pers.
Wartawan Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial
Steven mengingatkan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Wartawan tidak meminta diperlakukan secara khusus. Yang diminta adalah penghormatan dan komunikasi yang profesional. Ketika wartawan datang melakukan konfirmasi, pejabat publik seharusnya memberikan penjelasan secara baik,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara pers dan lembaga pemerintah harus dibangun berdasarkan profesionalitas, keterbukaan, serta saling menghormati.
Minta Klarifikasi Terbuka
PJS Sulut juga meminta Kanwil Bea Cukai Sulbagtara maupun Kantor Bea Cukai Tahuna memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.
Langkah klarifikasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya berdasarkan satu versi pemberitaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Kantor Bea Cukai Tahuna maupun Kanwil Bea Cukai Sulbagtara terkait dugaan sikap tersebut.
PJS Sulut berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara profesional melalui mekanisme klarifikasi dan evaluasi internal.
“Kami ingin setiap pejabat publik memberikan keteladanan dalam menjalankan tugas. Kritik ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah profesi jurnalistik dan sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Steven.
(Sw)













