Tambang Ilegal di Hulu Sungai Batahan Resahkan 2 Wilayah Kecamatan di Madina

Oplus_131072

MPI, MADINA – Dampak fatal aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga beroperasi di wilayah hulu Sungai Batahan,muncul kembali keresahan masyarakat yang berdomisili pada dua wilayah kecamatan Batahan dan kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sejumlah warga mengaku kondisi sungai Batahan yang selama ini menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari kini memburuk total. Air sungai yang sebelumnya relatif bersih kini berubah menjadi keruh kecokelatan dan bercampur lumpur.

“Sekarang kami sangat kesusahan. Kondisi air sungai yang dulunya sangat bermanfaat sekarang tidak dapat di harapkan lagi. Untuk mandi dan mencuci pakaian sudah sangat tidak layak serta tidak nyaman lagi,” ujar salah seorang warga yang tak mau disebut jati dirinya kepada media ini.Kamis, (20/08/2026).

Disamping itu,warga juga mengeluhkan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sungai, khususnya dengan mencari ikan,namun sejak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hulu sungai semakin marak, hasil tangkapan ikan semakin tak memadai untuk pola kelangsungan hidup warga sekitar.

Selain itu, warga memaparkan mengalami keluhan dampak pada kulit setelah menggunakan air sungai untuk mandi, seperti rasa gatal hingga munculnya lembam atau iritasi.Dan warga meminta kondisi tersebut agar diperiksa dan dibuktikan melalui pemeriksaan kualitas air oleh instansi yang berwenang.

Dugaan kuat warga aktivitas PETI di wilayah hulu, termasuk kawasan Aek Nabirong dan Silaping, kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatera barat yang berimbas ke Madina, turut memberikan dampak terhadap aliran sungai Batahan yang berada di wilayah hilir.

Masyarakat menilai aktivitas pertambangan di sungai maupun Daerah Aliran Sungai (DAS) berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu ekosistem perairan, meningkatkan sedimentasi dan memperbesar risiko erosi serta banjir.

“Kami tidak keberatan masyarakat mencari rezeki dari emas, tetapi jangan dilakukan di sungai atau DAS karena dampaknya sangat besar. Yang mengeruk emas di hulu mendapatkan keuntungan, sementara kami yang berada di hilir menerima dampak negatif,” ungkap warga lainnya.

Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kapolri, Kapolda Sumatera Barat, dan Kapolres Pasaman Barat, dapat memberikan atensi serius serta melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI yang diduga beroperasi di kawasan aliran sungai Batahan.

Masyarakat juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih apabila ditemukan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang melanggar ketentuan.

Apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan perhatian, sejumlah warga menyatakan berencana melakukan rapat internal bersama desa-desa yang terdampak untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada pemerintah pusat.

“Kami akan berupaya menyurati Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, hingga Menteri ESDM jika ini terbiar berlarut-larut.Kami percaya hukum harus berpihak kepada kebenaran dan kepentingan masyarakat,” kata salah seorang tokoh masyarakat dengan nada kesal.

Warga terdampak berharap persoalan PETI di hulu sungai Batahan segera mendapat penanganan serius sebelum kerusakan lingkungan semakin luas/merajalela dan masyarakat di wilayah hilir terus menjadi sasaran nyata menjadi pihak yang dirugikan.

 

(S.Nasution)

Pos terkait