Proyek Peningkatan Jalan H Radi, Sodong Tigaraksa Tak Sesuai RAB dan Curi Star Sebelum Kontrak

MPI, Kab. Tangerang – Pelaksanaan pada pekerjaan fisik Peningkatan Jalan H. Radi di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelopor Indonesia dan warga sekitar.

Pasalnya, kegiatan pengecoran beton di lapangan disinyalir sarat dengan indikasi pelanggaran aturan administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta teknis pelaksanaan konstruksi.

 

Berdasarkan hasil pantauan langsung tim di lapangan pada Rabu malam (12/08/2026) pukul 21:23 WIB, pengerjaan pengecoran jalan tersebut berlangsung tanpa disertai Papan Informasi Kegiatan (Papan Nama Proyek).

 

Kondisi ini dinilai mengangkangi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tidak adanya papan proyek membuat masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran, volume pengerjaan, hingga nama kontraktor pelaksana.

 

Selain transparansi publik yang diabaikan, tim pengawas LSM Pelopor Indonesia juga mendapati dugaan ketidaksesuaian teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

 

Lapisan dasar pemadatan jalan diduga tidak menggunakan batu makadam yang berkualitas/sesuai standar konstruksi jalan rigid, yang berpotensi menurunkan mutu serta daya tahan umur bangunan di masa mendatang.

 

Patut diduga pula “Curi Start” Pengerjaan Sebelum Penandatanganan Kontrak

Dugaan pelanggaran semakin menguat setelah dilakukan penelusuran data pada portal resmi LPSE Kabupaten Tangerang. Dalam sistem LPSE (Kode Paket: 10914260000 – Paket 23.

Peningkatan Jl. H. Radi Desa Sodong Kec. Tigaraksa, Nilai HPS Rp 150 Juta), status pengerjaan tercatat masih dalam tahap “Penandatanganan Kontrak” dan Nilai Kontrak Belum Dibuat.

 

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan, di mana armada truk mixer beton dari PT. Magna Beton Indonesia sudah berada di lokasi dan melakukan pembongkaran cor beton sejak Rabu malam.

Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam terkait dugaan pengerjaan yang mendahului/mencuri start sebelum ikatan kontrak resmi diterbitkan.

 

Desakan LSM Pelopor Indonesia kepada Dinas Terkait

Menanggapi berbagai kejanggalan dan temuan di lapangan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Pelopor Indonesia, Heru, menyampaikan pernyataan keras dan mendesak pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang untuk segera turun tangan.

“DBMSDA didesak memberikan klarifikasi resmi atas proyek ini.

Kami juga mempertanyakan di mana peran dan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku pengawas proyek?

Di mana kerja kalian selama ini jika pengerjaan di lapangan bisa berjalan tanpa transparansi dan terindikasi menabrak aturan administrasi maupun teknis seperti ini?” tegas Heru, Sekjen LSM Pelopor Indonesia.

 

LSM Pelopor Indonesia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh dari dinas terkait, guna mencegah timbulnya kerugian keuangan negara serta menjamin kualitas mutu infrastruktur jalan bagi masyarakat.

(Red. Nasir)

Pos terkait