TANGSEL, BANTEN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti keluhan sejumlah wartawan mengenai sulitnya menghubungi dan meminta konfirmasi dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Ketua PWI Kota Tangsel, Ahmad Eko Nursanto, mengaku terkejut jika masih terdapat pejabat yang dinilai tertutup terhadap komunikasi dengan awak media, baik saat wartawan datang langsung ke kantor maupun ketika melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon atau pesan WhatsApp.
“Selama ini komunikasi antara birokrat dengan para wartawan di Tangsel baik-baik saja. Memang ada pejabat yang seperti itu?” ujar Eko saat dihubungi wartawan melalui seluler, Selasa (10/8/2026).
Menurut Eko, pejabat publik, baik dari unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif, memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Media, kata dia, merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
“Jadi kewajiban para pejabat untuk memberikan transparansi dengan komunikasi yang baik pada publik. Kan itu juga diatur dalam undang-undang,” tegasnya.
Pejabat Jangan Takut Dikulik Soal Kinerja dan Anggaran
Eko menyayangkan apabila masih ada pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel yang menutup akses komunikasi ketika hendak dikonfirmasi wartawan.
Ia menyebut, berdasarkan keluhan yang diterimanya, terdapat pejabat yang sulit ditemui secara langsung, sulit dihubungi melalui telepon, bahkan ada yang beberapa kali mengganti nomor telepon maupun WhatsApp.
“Bahkan ada pejabat yang tidak menggunakan alat seluler atau handphone. Saya menyayangkan jika ada pejabat seperti itu,” ungkapnya.
Eko menilai pejabat publik tidak seharusnya menghindari pertanyaan wartawan, termasuk ketika menyangkut program kerja, kebijakan pemerintah maupun penggunaan anggaran.
“Setahu saya, wali kota dan wakil sangat komunikatif ketika dikonfirmasi. Jadi kalau memang ada pejabatnya yang menutup diri, mungkin ada yang takut dikulik wartawan terkait kinerja dan anggarannya. Wali kota atau wakilnya harus menegur pejabat seperti itu,” ujarnya.
Menurut Eko, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wartawan Tetap Wajib Patuhi Kode Etik Jurnalistik
Di sisi lain, Eko mengingatkan para wartawan agar tetap menjalankan tugas jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers.
Ia meminta wartawan tidak memaksakan kehendak ketika narasumber belum bersedia memberikan keterangan. Menurutnya, wartawan harus tetap mengedepankan profesionalitas dan menggunakan cara kerja jurnalistik yang tepat untuk mendapatkan informasi.
“Teman-teman wartawan juga harus tetap memperhatikan kode etik. Jangan memaksa narasumber jika mereka menolak. Ya, gunakan kerja cerdas saja ketika kita meliput,” tukasnya.
Keterbukaan Informasi Memiliki Mekanisme
Keterbukaan informasi publik pada dasarnya memiliki mekanisme dan aturan yang harus dipatuhi oleh badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur bahwa pada prinsipnya informasi publik bersifat terbuka, sementara informasi tertentu dapat dikecualikan sesuai ketentuan.
Badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi secara berkala, menyediakan informasi yang wajib diumumkan serta-merta dalam kondisi tertentu, serta memberikan informasi berdasarkan permohonan masyarakat sesuai prosedur.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan informasi dan menyediakan mekanisme pengaduan kepada masyarakat.
Dalam praktiknya, masyarakat maupun wartawan yang membutuhkan informasi publik dapat memanfaatkan mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada instansi terkait.
Permohonan informasi juga memiliki mekanisme dan batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai keterbukaan informasi. Jika permohonan informasi ditolak, pemohon dapat menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi wajib diberikan. Sejumlah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, antara lain informasi yang menyangkut data pribadi, rahasia negara, rahasia dagang, serta informasi tertentu yang apabila dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum.
PWI Tangsel Dorong Komunikasi Terbuka
Eko berharap komunikasi antara pejabat publik dan wartawan di Kota Tangerang Selatan tetap terjalin dengan baik. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang berimbang sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan.
Ia juga mengingatkan bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya membutuhkan akses kepada pejabat, tetapi juga harus menjalankan proses verifikasi dan konfirmasi secara profesional.
“Intinya, pejabat publik harus terbuka terhadap kritik dan pertanyaan publik, sementara wartawan juga harus bekerja sesuai aturan dan kode etik,” pungkas Eko.
Dengan komunikasi yang terbuka antara pemerintah, media dan masyarakat, informasi mengenai program, kebijakan, kinerja serta penggunaan anggaran daerah diharapkan dapat disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(edy)













