Sengketa Kedungrejo Ketika Jabatan Kades Diduga Jadi ‘Pelicin’ Skenario Mafia Tanah

MPI, MALANG — Skandal dugaan mafia tanah kembali mencoreng tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Malang. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis. Seorang pengacara asal Malang, Hesti Ningtyas, membongkar dugaan kongkalikong yang melibatkan oknum Kepala Desa (Kades) Kedungrejo dengan pihak pengembang (developer) — sebuah skenario yang meminggirkan hak para petani demi memuluskan kepentingan bisnis.

​Melalui unggahan video di akun TikTok miliknya yang mendadak viral, Hesti memperlihatkan langkah nekat mendampingi sejumlah warga dan pemilik lahan mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Malang.

 

Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan jeritan perlawanan terhadap dugaan manipulasi administrasi pertanahan yang membelenggu warga berbulan-bulan.

​

Akar persoalan yang memicu amarah warga berpusat pada penerbitan Letter C pecahan. Berdasarkan keterangan Hesti, pihak pengembang ditengarai belum melunasi hak atas tanah milik warga—seperti Bu Riasi, Bu Surati, dan keluarga Bu Duni. Namun anehnya, oknum Kades Kedungrejo diduga telah berani menerbitkan Letter C pecahan atas nama para pembeli (user) proyek pengembang tersebut.

​”Bagaimana mungkin sebuah entitas desa menerbitkan dokumen administrasi pemecahan lahan atas tanah yang transaksi resminya saja belum tuntas? Jika tuduhan ini terbukti, tindakan sang Kades bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang mengarah pada kejahatan pertanahan terorganisir,” tegas Hesti.
​Penerbitan Letter C secara sembarangan merupakan pelanggaran serius terhadap esensi administrasi desa.

 

Secara hukum, Letter C memang bukan sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dokumen ini adalah basis data vital tingkat desa. Pencatatan peralihan nama wajib didasari dokumen peralihan hak yang sah, seperti Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan sekadar kesepakatan mentah apalagi transaksi gantung.
​

Birokrasi Lamban dan Ketegangan di Inspektorat
​Langkah hukum yang ditempuh warga sebenarnya telah dimulai sejak awal Juni 2026.

Hesti membeberkan tanda terima pengaduan resmi tertanggal 5 Juni 2026. Namun, alih-alih direspons cepat, aduan tersebut justru terendap di meja birokrasi tanpa kejelasan hingga akhir Juni.

 

​Sikap diam lembaga pengawas daerah itu memicu keresahan. Hesti mengaku harus bersikap keras hingga akhirnya pihak Inspektorat Kabupaten Malang melayangkan undangan klarifikasi pada 3 Agustus 2026.

​”Kami di sini berupaya untuk pemulihan keadilan untuk kasusnya mafia tanah di Kedungrejo. Kita lihat nanti bagaimana tindakan Bupati melihat oknum Kades yang diduga kuat bermain dalam skema ini,” ujar Hesti dengan nada menantang dalam rekaman videonya.

​

Secara formal, apabila tuduhan ini terbukti dalam pemeriksaan aparat penegak hukum, oknum terduga dapat dijerat pasal berlapis:
​Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat): Mengancam siapapun yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau bukti dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
​

Penyalahgunaan Wewenang Jabatan: Pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan pihak lain secara melawan hukum.
​Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Apabila ditemukan indikasi gratifikasi, suap, atau “uang pelicin” di balik mulusnya penerbitan Letter C pecahan tersebut.

 

Kasus Kedungrejo kini menjadi catatan hitam bagi Bupati Malang beserta jajaran Inspektorat. Masyarakat tidak hanya menanti sekadar janji pemeriksaan formalitas, melainkan tindakan tegas dan juga pembatalan dokumen administrasi yang cacat hukum serta sanksi tegas bagi oknum pejabat yang terbukti bermain mata.

​

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kedungrejo maupun perwakilan Pemkab Malang belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terkait tudingan keras yang dialamatkan kepada mereka. Warga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga hak atas tanah mereka dipulihkan secara utuh. *

Pos terkait