SERANG, BANTEN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota kepolisian terhadap seorang wartawan berinisial KS atau AD saat meliput aksi unjuk rasa di Kota Serang, Kamis (8/10/2026) malam.
Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menegaskan bahwa dugaan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan persoalan serius dan tidak dapat dibenarkan apabila terbukti terjadi.
Menurut Rian, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala bentuk intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang menghambat kerja jurnalistik harus mendapat perhatian serius.
Ia meminta dugaan insiden tersebut diusut secara transparan dan profesional guna mengungkap fakta kejadian, memastikan pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan kepastian hukum kepada korban.
“Apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan kekerasan, penghilangan rekaman jurnalistik, maupun penghalangan kerja pers perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rian, yang akrab disapa Opan, Jumat (9/10/2026).
Wartawan Dilaporkan Mengalami Luka Memar
Rian menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, wartawan berinisial KS atau AD tersebut mengalami luka memar dan harus mendapatkan perawatan serius di Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP), Serang.
Selain dugaan pemukulan, korban juga disebut mengalami perampasan telepon seluler. Rekaman video peliputan yang tersimpan di perangkat tersebut diduga turut dihapus oleh oknum aparat.
Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan saksi, bukti rekaman, serta barang bukti lain yang relevan untuk memastikan kronologi dan pihak yang bertanggung jawab.
PWI Banten menyatakan akan mengawal penanganan perkara tersebut agar berlangsung secara objektif dan transparan. Organisasi wartawan itu menilai penanganan yang profesional penting untuk menjamin perlindungan terhadap jurnalis sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

PWI Banten Soroti Perlindungan Kerja Jurnalistik
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan memiliki hak untuk melakukan peliputan, mendokumentasikan peristiwa, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat selama tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan terhadap kerja jurnalistik menjadi bagian penting dalam menjaga kemerdekaan pers. Karena itu, dugaan tindakan yang menghalangi wartawan saat melakukan peliputan perlu diperiksa secara menyeluruh berdasarkan fakta dan bukti.
PWI Banten menekankan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemeriksaan secara profesional diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat dinilai secara objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai.
UU Pers Mengatur Hak Wartawan dan Sanksi Penghalangan Pers
Dugaan penghalangan kerja jurnalistik tersebut juga menjadi perhatian dari sisi hukum pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur sanksi terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Apabila dugaan penganiayaan terbukti, perbuatan tersebut juga dapat dinilai berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai unsur perbuatan dan hasil pemeriksaan.
Adapun dugaan penghapusan rekaman atau data elektronik milik orang lain secara melawan hukum dapat diperiksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk Pasal 32 ayat (1) dan ketentuan sanksi yang berkaitan, apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada hasil penyelidikan, alat bukti, serta penilaian aparat penegak hukum terhadap peristiwa yang dilaporkan.
Transparansi Penanganan Perkara Dinilai Penting
PWI Banten berharap pihak berwenang memberikan perhatian serius terhadap dugaan insiden yang menimpa wartawan saat menjalankan tugas peliputan di Kota Serang.
Penanganan yang terbuka dan profesional dinilai penting untuk memastikan hak korban terlindungi, fakta kejadian terungkap, serta setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap wartawan yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
PWI Banten menegaskan akan mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar proses penanganannya berjalan secara transparan, objektif, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.(red/er)













