Sekjen AWII Statement Tegas Mendukung Ketua Satgassus D-88 LAI-BPAN Laporkan ASN Kota Tangerang

Oplus_131072

MPI, TANGERANG –  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Wartawan Independen Indonesia (DPP AWII) ucap Statement Tegas Mendukung Ketua Satgas Basus (Satgassus) D-88 LAI-BPAN melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangerang.

Satgasus Datasemen-88 Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di Badan Pengawas Aset Negara (BPAN) berlanjut melayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten siang tadi dengan menginformasikan langkah kerjanya untuk melaporkan temuan atas dasar proses hukum yang sesuai aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

Dari sudut pandang meluasnya, Achmad Sujana yang juga selaku Sekjen DPP AWII sebagai sosial kontrol media publikasi itu juga mengatakan perlunya mengawasi di tatanan dan aturan Undang-undang yang wajib ditaati ASN di Pemkot Tangerang.

Sujana yang kerap disapa Joe’na itu juga menyatakan dukungannya kepada Cing Parman (Sapaan akrab Suparman – red), atas keputusan menggugat dan laporkan ke pihak Kejati dan pihak terkait lainnya.

“Dari 27 nama terduga itu memang telah diberikan sanksi etik ringan di internal Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang. Itu jawaban yang pernah kami dapati di kantornya Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sewaktu dijabat oleh Bapak H. Lutfi. Bahasa normatif dan telah diberikan sanksi ringan.” Ujarnya.

Lebih lanjut, Joe’na mengatakan setuju akan langkah tuntutan tegas dari Sekjen Satgasus Datasemen-88 LAI-BPAN itu.

“Saya sebelumnya juga pernah utarakan hal itu kepada Suparman dan membahas sanksi pidana, karena terkait penetapan hukum para ASN atas upaya kecurangan itu, seharusnya para ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) kena sanksi berat atas dugaan upaya persekongkolan bersama-sama di dalam perencanaannya.” Imbuhnya.

“Itu kan bisa ke delik aduan masyarakat,  pengembangan pidananya pun kena dari Pelaku yang menjadi Joki (Dugaan orang dalam – Red) oknum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).” Papar Joe’na.

“Belum lagi Dampak kerugian Negara di APBD, dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Gratifikasi. Bahkan indikasi merugikan negara atas moralitas pejabat eselon di tengah pelayanan masyarakat.” Ungkapnya.

“Asumsi saya, sanksi yang sudah dijalani, ke 27 Pejabat yang masih pada menjabat hanyalah kebijakan sepihak di Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai langkah normatif, tanpa tuntutan tegas yang melanjutkan di sidang etiknya. Maka saya mendukung sdr. Suparman untuk terus menggugat kepastian hukum dan sanksi tegas bagi ASN dan pejabat di Kota Tangerang untuk bersih dari KKN.” Pungkasnya. Kamis (25/6/2026).

Sekjen DPP AWII itu juga selalu meminta seluruh awak media di Kota Tangerang dapat turut menyoroti hal ini yang dapat dikonfirmasikan ke yang bersangkutan dan juga pihak terkait dari DPRD, APIP di Inspektorat dan BKPSDM. Terkhusus dari para awak media sebagai anggota di DPC AWII di Kota Tangerang, dapat langsung meminta klarifikasinya dengan langsung dan bersurat kepada instansi, agar dapat memberikan hak jawab langsung kepada media yang melakukan konfirmasi, akan tetapi itu hak ybs jika mau membuat hak jawabnya di media lain.


Suparman yang mengatakan telah dapat poin ketentuan di penegakan hukumnya mengatakan akan terus mendorong yang terkait dengan alur pencabutan sertifikat dan sanksi yang katanya sudah diterima para pejabat itu sebagai konsekwensinya yang telah sesuai aturan sanksi ringan.

“Jelas pelanggaran dari sisi hukum yang seharusnya tidak bisa ditoleransi hanya dengan kebijakan dengan terkena sanksi etik saja, namun proses di ranah pidana belum dikenakan sanksi.” Tutupnya. **

Sebelumnya pada berita terkait Barjas, Suparman sudah statement tegas akan terus melanjutkan sorotannya ini hingga ke Kejaksaan dan Kemendagri. Silahkan lihat beritanya dibawah ini… Klik link ini

 

Pos terkait