MPI, JAKARTA – Mengutip pemberitaan sebelumnya, yang membuat beberapa tokoh Pers dan Organisasi berkomentar kritis terhadap seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan (DPR-RI) yang memiliki NIK ganda (KTP Palsu-red) dan telah digunakan untuk transaksional pada penjualan tanah waris sedangkan yang bersangkutan bukan pemilik atau ahli waris yang sebenarnya (Mafia).
Kemudian, Achmad Sujana selaku Tokoh Muda Pengamat Lingkungan Hidup (LH) menilai bahwa pelanggaran ini memang harus lihat dari dampak lingkungan dan lainnya. Rabu (20/8/2025).
Pasalnya, hal itu jelas melanggar aturan penyalahgunaan Kewenangan, Jabatan bagi pejabat yang terlibat dalam proses pengesahan hak atas alas tanahnya, dan kemungkinan terlibat persekongkolan di mafia pertanahan. “Kan sekarang sudah ada Satgas Pemberantasan Mafia Tanah yang digaungkan oleh Kementerian ATR BPN dan Kejaksaan untukseherab segera ditindak tegas.













