Inkracht, 6 Tahun Lalu Tidak Dieksekusi, Jaksa Agung Digugat Melawan Hukum Warga Jember

Oplus_0

MPI, Jember, Jatim – Polemik tidak segera dilakukan eksekusinya terdakwa Silferster Matutina, ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) dalam perkara fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht wan gewijsde) terus berlanjut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 287 K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Nomor: 297/Pid/2018/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2018 jo.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jaksel Nomor: 100/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2018 yang tidak segera mengeksekusi, ini direspon oleh warga kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim).

Mohammad Husni Thamrin, warga kabupaten Jember, Jawa Timur melalui kuasa hukumnya D. Heru Nugroho dan R. Dwi Priyono dari Firma Hukum Dhen & Partners Yogyakarta, mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Kepaniteraan PN Jaksel.

Dalam surat gugatannya itu, Thamrin mengaku bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah dirugikan. “Tidak dilakukannya eksekusi terhadap terdakwa yang sudah inkracht itu telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, bukan hanya secara pribadi, tapi itu juga telah merugikan seluruh rakyat Indonesia, karena dapat menghancurkan sendi-sendi Indonesia sebagai negara hukum”, terangnya. Selasa (19/8/2025).

Sementara, diterangkan Heru Nugroho dalam gugatan nomor 847/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL bahwa pihak yang digugat ada 4, “Yakni Kejagung, Kejati DKI, Kejari Jaksel dan Hakim Pengawas pada PN Jaksel”, urainya.

 

Thamrin, yang sebagai penggugat dalam perkara itu, diketahui berprofesi sebagai advokat dan aktifis di Jember.

Thamrin meminta agar empat tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp.4 (empat rupiah) serta dihukum untuk segera melakukan eksekusi.

“Tidak dieksekusinya Silferster Matutina membuktikan bahwa penegakan hukum tebang pilih, ini menjadi preseden buruk bagi negara yang dalam konstitusinya menyebutkan sebagai negara hukum”, tegasnya.

MOH. HUSNI THAMRIN, SH.,MH

Perumahan Cahaya Mas Jln. Hayam Wuruk IV Blok E1 No.8 Jember – Jawa Timur.

Diketahui Siilferster Matutina saat ini dikabarkan sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang sudah inkracht.

Menurut Thamrin berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 angka (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.

Pasal 66 angka (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan, “Permohonan peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”.

Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Kejaksaan untuk melakukan penundaan eksekusi terhadap terdakwa yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.

“Ditariknya Kejagung RI, Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jaksel, menurut Heru Nugroho telah sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 270 tentang KUHAP yang berbunyi, “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa”, terangnya.

Begitu pula terhadap hakim pengawas telah diperintahkan oleh Pasal 277 angka (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, “Pada setiap Pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. *

Pos terkait