MPI, Pohuwato – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial RL mendapat sorotan publik terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan jalan di Siduwonge, kecamatan Randangan, kabupaten Pohuwato.
Berdasarkan hasil investigasi awal, RL diduga menggunakan nama perusahaan CV. ROLITA untuk mengelola proyek ini. Meskipun ia dikabarkan tidak terlibat secara langsung, dugaan muncul bahwa RL meminjam nama perusahaan tersebut untuk menyamarkan perannya dalam proyek ini. Saat ini, proses investigasi masih berlangsung guna mengumpulkan bukti lebih lanjut.
Proyek pembangunan jalan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 7,894,993,000,000 yang dibiayai oleh negara dan diharapkan dikelola secara transparan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), ASN diwajibkan menjaga kehormatan dan martabat negara serta tidak diperbolehkan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Menurut pemberitaan dari media online mapikornews.com, tim investigasi juga menemukan indikasi bahwa proyek ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin resmi, yang jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Padahal, anggaran yang besar seharusnya mampu mencakup pengeluaran sesuai dengan izin dan aturan perundang-undangan. Praktik ini menimbulkan keresahan publik, yang mempertanyakan bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah masih terkait dengan indikasi pelanggaran aturan.
Di sisi lain, RL yang diketahui masih bertugas di Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato belum menerima sanksi administrasi, meskipun penyelidikan sedang berlangsung. Beberapa pihak mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan, termasuk penonjoban atau bahkan pemberhentian dari jabatannya jika terbukti melanggar aturan. Penggunaan nama perusahaan lain, apabila terbukti benar, akan dianggap sebagai bentuk manipulasi kewenangan yang merusak citra dan integritas instansi pemerintah.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa ASN bertindak sesuai dengan etika dan disiplin kerja. Masyarakat berharap pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas dan transparan guna menjaga integritas ASN dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tindakan yang diambil dalam kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan memperkuat komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin serta integritas ASN di lingkungan kerjanya.
(*)
