YLPK PERARI Akan Laporkan Sponsor TKI Yang Di Duga Ilegal Ke Polisi

Patroliindonesia.com – Kabupaten Tangerang | Senin 8 Agustus 2022 ~ Suami TKI asal Cikande Serang tak terima istrinya di berangkatkan ke Timur Tengah sebagai TKW oleh Hj.Jasmin sponsor TKI yang beralamat di daerah Kecamatan Keronjo Kabupaten Tangerang, pasal nya zainal sebagai suami dari Juhariah tak merasa memberikan ijin pada istrinya untuk bekerja ke Timur Tengah.

Zainal pun memberikan KUASA kepada YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negri).

Kepada Awak media patroliindonesia.com Zainal menuturkan”

“Saya tidak pernah memberikan ijin pada istri saya untuk pergi bekerja ke Timur Tengah dan saya tidak pernah menandatangani surat ijin dari suami, karena saya juga gak pernah di kasih tau PT atau perusahaan TKI nya dimana?”tuturnya

Dan istri saya pun tidak tau bahasa arab karena tidak ada pendidikan atau pelatihan dulu”Lanjut Zainal

  • Sekarang istri saya sudah hampir 3 bulan berada di timur tengah, dan selama 3 bulan itu tidak di gaji oleh majikan nya, dan saya menuntut bu haji jasmin untuk bertanggung jawab saya juga minta istri saya di pulangkan”ucap nya sedih”

Selain itu diketahui bahwa visa yang di gunakan adalah visa ziyarah selama 3 bulan bukan visa bekerja”katanya kesal.

Saya memberikan KUASA Kepada YLPK PERARI untuk membantu saya dan keluarga agar gaji istri saya di bayar kan dan mohon istri saya di pulangkan saja ke tanah air”imbuhnya.

Sementara itu Zuliar mewakili YLPK PERARI sebagai Kuasa dari Zainal Suami Juhariah (red), mengatakan.

“Kami sudah lakukan mediasi dengan mendatangi Hj Jasmin di tempat tinggal nya yang berada di Keronjo, dan saat itu beliaw (Hj Jasmin.red) mengiakan bahwa benar ibu Juhariah Berangkat dengan visa ziyarah, dan Perusahaan yang memberangkatkan itu hanya NP alias Numpang proses pada perusahaan besar”ujar Zuliar.

Kami menduga Hj Jasmin sudah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena ada Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah dari pemerintah sejak tahun 2015″jelas Zuliar”

“Jadi ada larangan itu. Ada moratorium sejak 2015,” jelasnya.

Dan Soal pengiriman TKI ke Timur Tengah ini masuk kategori human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO), oleh karena itu kami akan laporkan sponsor-sponsor nakal ini ke ranah hukum”tegas nya.

“Soal dugaan pelaku human trafficking, kami kan tidak bisa menuduh yang bersangkutan, namun di duga kuat potensinya itu ada dan bisa saja. Tetapi itu kan prosesnya harus dibuktikan di pengadilan,” tuturnya.

Masih kata Zuliar” Namun dugaan human trafficking bisa saja ada dengan merujuk kepada peraturan menteri kerja yang melarang pengiriman tenaga kerja ke TKI. Kepmen Nomor 260 tahun 2015 melarang pengiriman pekerja domestik ke Timur Tengah.

“Dugaan (human trafficking) bisa saja karena jelas ada larangan sesuai peraturan menteri tenaga kerja,” imbuhnya”

Yang jelas kalau ada pengiriman (tenaga kerja) ke sini, itu disebut nonprosedural. Tidak sesuai prosedur, melanggar peraturan menteri tenaga kerja,” ungkap nya (Red.NSR)

Pos terkait