Patroli Indonesia, Jayapura – Dalam rangka upaya perlindungan kawasan sempadan pantai, perlu dilakukan upaya pengamanan pantai. Berbagai metode yang telah dikembangkan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengamanan pantai ini, Oleh karena itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman melaksanakan Pelatihan Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai yang akan dilaksanakan secara Kelas Virtual ( Pemaparan Materi dan Ujian Kompetensi) selama 6 Hari mulai tanggal 09 sd 16 Februari 2022.
Wilayah pesisir dan pantai merupakan transisi antara daratan dan lautan yang telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan pula dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi “nilai” wilayah pesisir terus bertambah.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman yang diwakili Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Fitri Riandini juga mengatakan bahwa,” Kerusakan wilayah pesisir / pantai semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu, baik itu karena manusia maupun yang terjadi secara alami. Abrasi pantai menyebabkan garis-garis pantai menjadi semakin menyempit sehingga dapat membahayakan masyarakat yang berada di sekitar pantai.”
“Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita, baik permukiman penduduk maupun infrastruktur penting seperti jalan yang akan rusak akibat abrasi, Agar pengaman pantai yang akan dikerjakan dapat berfungsi maksimal, diperlukan perencanaan jenis dan metode yang tepat untuk diimplementasikan di wilayah tersebut.”Imbuh Fitri.
Fitri juga menegaskan,”Pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dalam hal Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai agar para peserta sekalian mampu mengidentifikasi permasalahan di pantai dan dapat mengusulkan alternative upaya penanganan kerusakan pantai dalam rangka penataan kawasan pesisir secara terpadu sekaligus menjadi ahli perencanaan pantai sebagai generasi penerus di Kementerian PUPR.
Sebagai bentuk pengendalian daya rusak air, khususnya air laut, Kementerian PUPR telah membuat bangunan-bangunan pengaman pantai. Misalnya, tanggul laut atau tembok laut yang baru-baru ini terkenal dengan nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk melindungi Ibukota dari banjir rob. Kemudian ada juga struktur revetment, jeti, dan bangunan pemecah gelombang yang semua bertujuan untuk mengamankan pantai dari daya rusak air berlebih.
Adapun peserta yang mengikuti ini Pelatihan Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai sebanyak 26 orang ASN di lingkungan Kementerian PUPR dengan total 46 Jam Pelajaran (JP) serta Tenaga Pengajar pada Pelatihan ini adalah Widyaiswara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian PUPR.
