MPI, MADINA – Salah satu ormas Dewan Pimpinan Kabupaten Front Komunitas Indonesia Satu (DPK FKI-1) Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyoroti dugaan “black campaign ” akan muncul dan akan terjadi pada ajang Pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Pasalnya, dugaan ini sudah mulai tervisual baru-baru ini. Pada Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal dalam pihak salah satu calon wakil Bupati yang kebetulan merupakan salah satu posisi petahana.
Hal ini di ungkapkan Syamsuddin Nasution selaku ketua DPK FKI-1 Madina kepada awak media pada Kamis, (26/09/2024) di Penyabungan.
Kemudian dalam pertemuan singkat itu Syamsuddin menyampaikan, “Baru-baru ini kita lihat dan bisa kita saksikan di beberapa publikasi media online tentang pengumpulan beberapa kepala desa di rumah wakil Bupati Madina, mungkin ini ada thema mengarahkan dukungan atau sebutan lain black campaign,” ujarnya.
Diluar itu juga beliau sampaikan, “Masih ada dugaan pengumpulan para pihak yang bisa mempengaruhi, mengarahkan orang lain untuk kepentingan Pilkada. Serta jelang pilkada ini ada penggantian kepala dinas,dan seiring isu -isu yang beredar akan adanya mutasi diberbagai instansi seperti salah satu contoh yaitu kepala sekolah yang ada di Madina. Dugaan dengan akan digelarnya mutasi di lingkungan kepala sekolah hal ini ada dugaan kami akan berujung untuknya dapat mengarahkan para kepala sekolah ( kasek) tersebut maupun para guru-guru untuk condong kepada salah satu Paslon,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pemberitaan pada salah satu media online tentang mutasi kasek ditepis mantan Plt kepala dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang saat beliau mengemban jabatannya menyebut,dia baru saja diberikan amanah, serta dia menyebutkan belum ada rencana untuk mutasi.Yang mana baru-baru ini beliau sudah diganti.
Kembali ke Syamsuddin, menurut dia ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dilaksanakan menjelang pilkada. “Dugaan kami, ini jelas mengarah black campaign untuk mengarahkan dukungan untuk salah satu Paslon, jadi tanda tanya juga banyak acara atau kegiatan Pemda selalu dilaksanakan di salah satu gedung yang diduga milik orang tua dari salah satu paslon serta beberapa kegiatan itu terkesan tertutup. Padahal ada gedung serbaguna milik daerah dan bisa menjadi penunjang Pendapatan Hasil Daerah (PAD),” lanjutnya.
Lebih lanjut menurut Syamsuddin, dugaan ini bisa mengarah ke hal lain seperti ke desa-desa melalui oknum kepala desa dan perangkatnya.
“Perlu juga kita ingatkan kepada kepala desa atau yang lainnya yang bisa berhubungan langsung target pemilih nantinya agar tidak mau di intimidasi dan intervensi kepentingan politik.Khususnya Aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk dapat netralitas untuk kepentingan politik. Pemangku kebijakan yang hendak bertarung untuk pilkada untuk lebih siap merebut hati rakyat dan tanpa intimidasi ataupun cara-cara buruk lainnya,” sambungnya.
Dan juga Syamsuddin menyarankan kepada ASN yang hendak jadi target untuk memberikan dukungan baik secara terang-terangan atau diam-diam agar lebih jeli dalam pemanfaatan politik.
“Perlu kita tegaskan tidak ada kaitannya Pilkada dengan tugas para ASN serta para kades. Seperti hal Anggaran : Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH) itu murni hak yang berwenang menerima jangan ada ajang pemanfaatan pada konteks ini, jangan ada black campaign, jangan sakiti rakyat, sejahtera rakyat,sebab kedaulatan ditangan rakyat,” tandasnya.
(S.Nasution)
