MPI, Gorontalo – Pemerintah dan media massa memperkuat hubungan di tengah tantangan arus informasi digital. Komitmen itu ditegaskan dalam Pelantikan Anggota DPC Se Provinsi Gorontalo dan Rapimnas Asosiasi Keluarga Pers Indonesia “AKPERSI” di Grand Palace Convention Center, Gorontalo, Senin 20 April 2026. Acara dibuka langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Eko Indriantanto, Pranata Humas Ahli Muda Kemendagri, menyoroti masih maraknya hoaks di masyarakat. Ia mengapresiasi langkah AKPERSI yang membekali jurnalis dengan kompetensi agar berita lebih akurat dan terpercaya. Turut hadir Redis Orlando Suweni, Penelaah Teknis Kebijakan Kemendagri.
Menanggapi isu efisiensi anggaran, Ketua Umum AKPERSI menegaskan pers bukan beban finansial pemerintah, melainkan pilar demokrasi. “Pemerintah tetap memposisikan media sebagai mitra kolaborasi untuk kepentingan bangsa,” ujarnya di hadapan anggota DPC yang dilantik.
Ketum AKPERSI juga menekankan profesionalisme jurnalis. Fungsi pers adalah kontrol sosial lewat kritik objektif, bukan mencari kesalahan. Ada tiga prinsip yang ditegaskan:
1. Kemitraan Strategis: Pers bermitra dengan pemerintah, tapi tetap independen.
2. Kritik Membangun: Kritik bertujuan perbaikan publik, bukan menjatuhkan.
3. Keberimbangan Berita: Setiap temuan wajib dikonfirmasi. Jika ada keberatan, media harus memberi hak jawab.
Pelantikan ini diharapkan mempererat koordinasi pemerintah dan organisasi pers demi ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan kredibel. Red
