MPI, Kota Tangerang – Catatan buruk kinerja salahsatu Dinas di sepanjang sejarah berdirinya Kota Tangerang yang masih melekat. Yakni, Dinas PUPR kota Tangerang yang pernah gagal bayar di beberapa proyek kepada kontraktornya senilai Milyaran Rupiah pada tahun 2022.
Kejadian kelam tersebut juga sempat membuat heboh dunia pembangunan di kota Tangerang, karena tidak hanya ada beberapa proyek yang bermasalah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Tangerang pernah terbelit masalah gagal bayar terhadap ratusan paket pengadaan proyek tahun 2022, diantaranya proyek jalan, drainase dan jembatan yang nilainya mencapai Rp 40 Miliar.
Ketua Umum GATRA, Bahru Navizha mengatakan, bahwa kinerja Dinas PUPR Kota Tangerang saat ini sangat tidak profesional dan buruk dalam mengelola anggaran dan kegiatan pekerjaan pembangunan di kota Tangerang.
“Dinas PUPR pernah gagal bayar ke para kontraktor pemenang lelang pekerjaan. Hal ini sudah menjadi catatan buruk kedinasan di Kota Tangerang,” kata Bahru, Jum’at kemarin (22/03/2024), saat ditemui Wartawan jelang Bukber dengan team Lawyer GATRA di Moderndland Golf, kota Tangerang.
Dari kejadian buruk tersebut, Bahru menduga didalam tubuh para pemangku kepentingan pada Dinas PUPR Kota Tangerang syarat akan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Di sinyalir, para pemangku kebijakan di PUPR Kota Tangerang, salahsatunya ada Kabid yang diduga memiliki gerbong kontraktor yang selalu mendapat paket kerjaan, sehingga LPSE itu terkesan cuma hanya pembiasan saja, yang dapet paket lelang tetap gerbongnya si Kabid, bahkan saat diajak untuk review sosial kontrol pun mereka selalu menghindar dengan alasan sibuk,” ungkap Bahru Navizha.
Untuk itu, Bahru Navizha meminta kepada Pj Wali Kota serta BKSDM Kota Tangerang, bahkan Kementrian PUPR untuk dapat segera mengaudit dan juga mengevaluasi kinerja para Kepala Bidang (Kabid) hingga Kepala Dinas di PUPR agar kejadian yang buruk tersebut di dunia pembangunan tidak terulang kembali, dan menjadi catatan penting agar ada kemerataan pembangunan, khususnya di kota Tangerang sesuai dengan perencanaan daerah.
Hal ini pun akan disampaikan dan didesak oleh Bahru Navizha kepada PJ Walikota agar tegas dalam mengarahkan para anak buahnya, “beliau lah selaku Nakoda di kota Tangerang ini.” Tegasnya.
(*)
