Patroli Indonesia | PONTIANAK, Kalbar – Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke kota Pontianak. Rombongan yang diketuai Hetifah Sjaifudin diterima wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di ruang rapat kantor Wali Kota Pontianak, Jum’at, (08/10/2021).
Dalam kunker reses komisi X DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 ini membahas beberapa hal terkait pendidikan, olah raga, kepemudaan, perpustakaan dan kepariwisataan di kota Pontianak.
Edi berharap kunjungan dari komisi X ini bisa menemukan solusi terkait berbagai permasalahan terutama bidang pendidikan, diantaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
” Kita berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah yang ada di kecamatan Pontianak tenggara untuk SMA serta di kecamatan Pontianak Utara,” ujarnya.
Selain hal tersebut, Edi juga menyampaikan persoalan guru terutama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disebutnya harus diperjelas. Dirinya juga berharap pemerintah pusat meningkatkan dana alokasi khusus ( DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di kota Pontianak menjadi lebih baik lagi.
“Lalu untuk masalah olahraga seperti sport center dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di kota Pontianak,” paparnya
Sementara itu Ketua Tim Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin menjelaskan terkait kunjungan dirinya beserta anggota Komisi X DPR RI ke kota Pontianak, adalah bagian dari tugas DPR RI untuk memahami realita di daerah terkait bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya, terutama pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.
” Mudah-mudahan hasil kunjungan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas legislasi yang sedang kami susun,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak masukan-masukan yang diterima pihaknya terkait kebutuhan di daerah. Untuk itu, pertemuan yang digelar ini akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi.
” Tidak hanya untuk kementrian yang menjadi mitra kerja komisi X, tetapi juga untuk kementrian lain seperti Kominfo untuk persoalan internet sebab hal tersebut juga mempengaruhi belajar siswa terutama di provinsi Kalimantan barat secara umum,” pungkasnya. (Prokopim)
(Deni)
