Patroli-Indonesia.com, Ngamprah, Bandung Barat – Layak dipertanyaan terkait proyek jembatan di Pasir Embe yang berada di RW 15, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, KBB, pasalnya, pengerjaan proyek yang sudah hampir satu Bulan mangkrak berhenti dan entah kapan di lanjut lagi.
Selain mangkrak proyek tersebut juga tidak dilengkapi Papan Proyek, seolah-olah tidak ingin di ketahui masyarakat juga Media.
Jelas, jika semua pengerjaan proyek yang memakai Anggaran Pemerintah wajib memasang Papan Proyek (papan informasi) kalau tidak ada itu melanggar UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP).
Menurut Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, menyampaikan perihal anggaran proyek jembatan di Desa Cimanggu KBB, kepada awak Media Patroli indonesia pada jum’at kemarin (5/8/2022).
“Setahu saya proyek jembatan yang di Cibayun itu anggaran dari Pokir dari salah satu Anggota Dewan di KBB, tapi uang untuk pembangunan waktu tahun 2021 itu tidak cukup lalu di kembalikan lagi oleh pejabat Desa dan Bendahara. Dari itu belum ada kelanjutannya lagi tetapi di catetan Kecamatan harus melengkapi LPJ dan lain-lain”, terangnya.
Masih dikatakan dia untuk yang sekarang ada lagi proyek jembatan baru mulai dan Dewannya masih yang sama, cuma Anggarannya kurang lebih sekitar Rp,150 juta.
“Jadi untuk proyek jembatan yang dulu tahun 2021 tidak jadi, dengan alasan Anggaran tidak akan mencukupi hanya Rp. 50 juta jadi di kembalikan lagi,” ucapnya.
Tambah dia, “dari kami sebagai warga Masyarakat berharap jembatan bisa selsai dan harus sesuai gambar rencana atau Speak RAB yang sudah ada,” tandasnya.
Saat ditemui di kantor Kecamatan Ngamprah sebagai mantan PJ Desa Cimanggu, Dadang mengatakan tidak tahu siapa yang bikin proposal, tahunya pas jadi PJ menerima Anggaran Bankeu provinsi Jawa Barat buat proyek jembatan itu.
“Saya menjabat PJ pada tahun 2021 menjelang Pilkades, kalau untuk masalah pembangunan di kampung Cibayun Pasir Embe, saya tidak tahu yang bikin proposal, tahu-tahu sudah ada anggaran dari Bankeu dengan nilai uang 50 juta untuk pekerjaan tersebut. Setelah di cek lokasi anggaran 50 tidak bakalan cukup, ya udah di kembalikan saja, daripada kita harus nombok, ya di kembalikan ke irja,” ucapnya
Ditempat terpisah tim pendamping dari salah satu Dewan bernama Iza, menjelaskan kronologis hingga terjadi satu proyek ada dua anggaran.
“Terkait jembatan yang ada di RW 15, Desa Cimanggu, memang itu berawal dari aspirasi dan jembatan itu sering dilalui oleh para petani. Dari pihak dari RW setempat datang ke kita untuk melaksanakan pembangunan jembatan, karena jembatan itu sudah tidak layak, waktu karena memakai Bambu.” Jelasnya.
Lanjutnya, “pas dihitung mulai dari PPN – PPH ternyata anggaran 50 juta ga bakalan cukup, karena kalau dipaksain ketahanan yang nanti akan di bangun memang tidak akan lama, karena khawatirnya takut roboh ga kuat lama, takut nanti jadi ada korban, nah maka dari itu kita stop aja pelaksanaan.” Ujar Iza.
“Jika ingin membangun jembatan itu harus dengan anggaran 150 juta ke atas, titik aman untuk pembangunan, agar tidak runtuh dan tahan lama,” sambungnya.
“Dengan inisiatif saya, karena ini untuk kebaikan lalu saya anggarkan lagi 150 juta awal tahun 2022 untuk pembangunan jembatan bagus kuat dan bertahan lama. Dan masyarakat bisa menikmati jembatan tersebut tanpa khawatiran lagi,” terangnya.
Dikatakan dirinya, jika menjadi 2 anggaran di Desa ada dari Dinas ada, saya belum paham betul terkait itu, setelah saya ngobrol dengan para perangkat Desa yang paham, dan ternyata anggaran itu tidak bisa dipakai Double.
“Mungkin dari saya ini akan menjadi pelajaran jika mengelola anggaran itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, kalau ingin menyerap aspirasi memang tidak bisa asal-asalan, kita harus jauh-jauh hari direncanakan. jembatan atau jalan harus dihitung terlebih dulu, agar tidak terjadi seperti sekarang, menjadi tumpang tindih anggaran,” terangnya.
“Memang betul uang anggaran yang 50 juta sudah di kasihkan lagi ke kita, tadinya di satuin sama anggaran yang dari Dinas supaya bisa cukup untuk membangun jembatan itu, karena tadinya saya pikir bisa, ternyata tidak bisa,” pungkas Iza.
Beberapa kali tim investigasi Media Patroli mendatangi Dinas PUPR, supaya keberimbangan berita Kabid Bina marga Kabupaten Bandung Barat, belum bisa di temui, dan tidak ada di tempat.
(Asep cahyana)
