600 Juta untuk Hentikan Perkara? Dugaan Busuknya Penegakan Hukum di Polres Malang

MPI, MALANG – Di saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berulang kali menegaskan komitmen membersihkan institusi dan menjaga Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden, dugaan praktik pemerasan justru mencuat dari level daerah. Kali ini, Polres Malang menjadi perhatian publik setelah tiga Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) mengaku diperas ratusan juta rupiah oleh oknum penyidik.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah rumitnya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) serta kuatnya budaya “setoran ke atasan” telah menciptakan ruang impunitas bagi aparat, hingga rakyat kecil berani dijadikan objek ajang pemerasan?

Sekitar pertengahan Oktober 2025, tiga ketua KTH di Kabupaten Malang mengaku dipaksa menyetor uang hingga Rp600 juta kepada oknum penyidik Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Malang agar perkara dugaan pungutan liar (pungli) yang disangkakan kepada mereka tidak dilanjutkan.

Salah satu korban menuturkan, mereka dijemput tengah malam sekitar pukul 00.00 WIB. Dalam kondisi tertekan, ketakutan, dan tanpa pendampingan hukum memadai, mereka dihadapkan pada ancaman berlapis.

“Awalnya diminta Rp1,5 miliar. Kami ditakut-takuti kalau tidak sanggup, perkara tetap jalan. Kami benar-benar terpojok,” ujar salah satu ketua KTH yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu lalu (31/01/2026).

Setelah proses tawar-menawar yang katanya menunggu “petunjuk Kanit”, nilai tersebut akhirnya turun menjadi Rp600 juta. Uang diserahkan secara tunai dan dimasukkan ke dalam karung.

Namun, dugaan tak berhenti di situ. Para korban mengaku masih dimintai tambahan berupa lahan garapan seluas 20 hektar, permintaan yang dinilai absurd karena lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang digarap masyarakat.

Tiga ketua KTH yang mengaku menjadi korban adalah Ketua KTH Wonomulyo, BL, dan Sapu Jagat. Selain uang Rp600 juta, mereka menyebut sekitar Rp81 juta sempat disita, namun hanya Rp30 juta yang dikembalikan.

Para ketua kelompok tersebut menegaskan bahwa dana yang dipersoalkan adalah iuran kelompok dari hasil panen yang telah dikonsultasikan ke Dinas Kehutanan serta digunakan untuk kepentingan organisasi, bukan pribadi.

“Kalau kami menarik iuran ratusan ribu disebut pungli, tapi aparat menarik ratusan juta seolah bukan pelanggaran. Ini hukum macam apa?” keluh korban.

Tekanan psikologis akibat kasus ini juga berdampak serius. Salah satu ketua KTH dilaporkan mengalami stres berat hingga harus menjalani perawatan medis, sementara keluarga mengkhawatirkan kondisi mentalnya terus memburuk.

Dugaan pemerasan ini memicu kemarahan publik. Banyak pihak menilai praktik tersebut sebagai pemerasan berjubah hukum, kejahatan yang dinilai jauh lebih berbahaya karena dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Desakan pun menguat agar Divisi Propam Polri, Kompolnas, dan Mabes Polri turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh, transparan, serta independen. Jika dugaan tersebut terbukti, publik menilai kasus ini bukan sekedar pelanggaran etik, melainkan kejahatan serius yang mencoreng marwah institusi kepolisian. Kapolres, Kasat, hingga Kanit yang terlibat layak diproses pidana dan dicopot dari jabatannya.

“Kalau hukum bisa dinegosiasikan dengan karung uang, lalu di mana keadilan untuk rakyat kecil?” kritik yang kini bergema di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang saat peristiwa tersebut dijabat AKP Muhammad Nur. Saat dikonfirmasi awak media, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Redaksi Patroli Indonesia membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian guna menjaga prinsip praduga tak bersalah serta transparansi penegakan hukum di tengah keresahan publik. (Papi)

Pos terkait