MPI, PASURUAN – Semboyan Presisi Polri kembali diuji oleh aroma busuk dugaan praktik transaksional di tingkat bawah. Sebuah kabar mengejutkan terjadi di Kabupaten Pasuruan, dimana oknum di Polsek Puspo diduga kuat melakukan praktik “tangkap-lepas” terhadap tersangka Judi Online (Judol) dengan imbalan fantastis mencapai Rp 95.000.000.
Kasus ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan tamparan keras bagi institusi kepolisian yang tengah berjuang mengembalikan citra baik di mata publik dan juga menjadi sorotan tokoh nasional.
Informasi yang dihimpun tim investigasi menyebutkan bahwa seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas berinisial S, warga Desa Jimbaran, yang diciduk aparat pada awal Januari 2026.
Seorang berinisial S ditangkap saat dia sedang menjalankan tugas kedinasan di luar puskesmas.
Namun, hukum tampak menjadi barang dagangan yang bisa ditawar.
Hanya berselang satu hari setelah penangkapan, S yang seharusnya meringkuk di sel tahanan Polsek justru sudah bisa menghirup udara bebas.
Desas-desus yang beredar di masyarakat—dan dikuatkan oleh sumber terpercaya—menyebutkan adanya “mahar” penebusan yang disepakati di bawah meja. ”Bukan lagi rahasia, ada angka 95 juta yang disetor agar kasus ini menguap begitu saja. Ini jelas pelecehan terhadap keadilan,” ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Saat dikonfirmasi, jawaban dari pihak Polsek Puspo justru memicu tanda tanya besar. Kanit Reskrim Polsek Puspo, Ipda Candra, berdalih bahwa dirinya baru menjabat selama tiga minggu. Sebuah jawaban klasik yang dinilai publik sebagai upaya diplomasi “cuci tangan” atau ketidaksiapan pimpinan dalam mengawasi anak buahnya.
Ketidaktegasan ini memperkuat dugaan bahwa ada oknum-oknum “tikus” di dalam Polsek yang bermain tanpa pengawasan ketat, atau bahkan terstruktur.
Pisau Hukum yang Hanya Tajam ke Bawah
Praktik tangkap-lepas dalam kasus judi online adalah pengkhianatan terhadap instruksi Kapolri yang berkomitmen memberantas judol hingga ke akar-akarnya. Jika seorang PNS yang memiliki kemampuan finansial bisa “membeli” kebebasannya, lantas di mana letak keadilan bagi masyarakat kecil?
Hukum Menjadi Komoditas karena Pasal-pasal pidana hanya menjadi alat gertak untuk memeras tersangka yang memiliki uang.
Oknum polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru menjadi “pelindung” dengan kompensasi rupiah.
Keterlibatan PNS sebagai pelaku Judol dan Polisi sebagai penerima suap adalah kombinasi maut kehancuran moral birokrasi di Pasuruan.
Masyarakat Pasuruan kini menunggu keberanian Kapolres Pasuruan dan Kapolda Jatim untuk melakukan tindakan tegas.
Achmad Sujana selaku Pimpinan Umum di Patindo Media Group dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) turut berkomentar dan katakan, “Jangan biarkan kasus ini tenggelam di dalam tumpukan berkas penyidikan.
Jika benar ada aliran dana sebesar Rp 95 juta, maka kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi.” Ujarnya, melalui sambungan ponsel awak media Patroli Indonesia yang bertugas di Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (20/02/2026).
“Oknum yang terlibat tidak cukup hanya dimutasi, tapi oknum harus dipecat secara tidak hormat (PTDH) dan dipidanakan!” Tegas Sekjen AWII yang kerap disapa bang Joe’na.
”Hukum tidak boleh kalah oleh negoisasi di ruang gelap. Jika Polsek Puspo gagal membuktikan integritasnya, maka jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan terjun bebas ke titik nadi terendah.” Pungkas Joe’na yang juga dianggap sebagai Tokoh Pers Nasional di Jakarta Pusat. *













