MPI, TANGERANG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Badak Banten Kabupaten Tangerang menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang berada di bawah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang.
Sorotan tersebut mencuat setelah pihaknya mencermati dokumen kontrak, papan informasi proyek serta dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan bangunan perkuatan tebing saluran pembuang Citangjakan, Kecamatan Rajeg.
Sekretaris DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang, Datok Abdul Nasir, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak DBMSDA Kabupaten Tangerang, khususnya mengenai kesesuaian antara progres pekerjaan di lapangan dengan pencairan anggaran.
Berdasarkan papan informasi proyek yang didokumentasikan, pekerjaan tersebut bernama “Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Saluran Pembuang Citangjakan”, berlokasi di Kecamatan Rajeg, dengan nilai kontrak Rp162.385.000 dan dilaksanakan oleh CV. Hutama Berkah Semesta.
Papan proyek mencantumkan nomor kontrak 610/35/PL/PPK_SDA/K/APBDP/DBMSDA/XI/2024, bertanggal 15 November 2024, dengan masa pelaksanaan 35 hari kalender dan sumber dana APBD-P Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.
Sementara itu, dokumen SP2D yang turut diperlihatkan mencantumkan pembayaran sebesar Rp162.385.000 kepada pihak ketiga, dengan keterangan untuk pembangunan bangunan perkuatan tebing saluran pembuang Citangjakan Kecamatan Rajeg.
Dokumen tersebut bertanggal 24 Desember 2024 pada bagian SPM dan menunjukkan proses pencairan pada akhir Desember 2024.
Diduga Belum Rampung, Pembayaran Sudah 100 Persen
Datok Abdul Nasir mempertanyakan pencairan tersebut karena menurut informasi dan kondisi lapangan yang menjadi perhatian Badak Banten, pekerjaan yang seharusnya memiliki batas waktu penyelesaian pada akhir 2024 tersebut diduga masih belum sepenuhnya rampung hingga memasuki pertengahan Januari 2025.
“Kami mempertanyakan, apabila pekerjaan belum selesai secara keseluruhan, bagaimana bisa pembayaran dinyatakan 100 persen? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka oleh DBMSDA dan pihak pelaksana,” ujar Datok Abdul Nasir.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi menyangkut kesesuaian antara progres fisik pekerjaan, administrasi kontrak, berita acara pekerjaan, serta mekanisme pembayaran proyek yang bersumber dari uang rakyat.
Badak Banten, kata dia, tidak ingin langsung menyimpulkan telah terjadi pelanggaran sebelum adanya pemeriksaan dan klarifikasi dari instansi terkait. Namun, adanya perbedaan antara kondisi pekerjaan di lapangan dengan dokumen pencairan dinilai cukup menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta penjelasan.
Badak Banten: Jangan Sampai APBD Cair, namun Pekerjaan Belum Beres
Datok Abdul Nasir menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap berbagai proyek pembangunan yang menggunakan APBD Kabupaten Tangerang.
“Kami tidak ingin kecolongan lagi. Kalau memang secara administrasi pekerjaan sudah dinyatakan selesai dan dibayarkan 100 persen, maka harus bisa dibuktikan bahwa secara fisik pekerjaan juga benar-benar selesai dan sesuai spesifikasi kontrak,” tegasnya.
Ia meminta DBMSDA Kabupaten Tangerang memberikan Sangsi berupa Daftar hitam pada Pihak ketiga yang tahun 2024 lalu tak sesuai dalam pengerjaan, klarifikasi mengenai status pekerjaan tersebut, termasuk dasar pencairan pembayaran, progres fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, serta dokumen yang menjadi dasar pembayaran kepada kontraktor.
Menurut Badak Banten, transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan tanpa didukung progres fisik yang sesuai.
DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang juga menyatakan akan mengawal pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah, khususnya yang menggunakan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tangerang.
Pengawasan tersebut, menurut Datok Abdul Nasir, akan dilakukan untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“APBD itu uang rakyat. Karena itu, setiap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan sesuai kontrak, tepat waktu, tepat mutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan kawal,” pungkasnya. *













