MPI, Tangerang – Pengelolaan anggaran negara kembali menjadi sorotan tajam dari Bahru Navizha, SH., MH yang meminta pemerintah, khususnya pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menghentikan kebiasaan mengebut penyerapan anggaran di akhir tahun.
Kebiasaan ini dinilai tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, termasuk penyalahgunaan dana, kurangnya akurasi dalam pengelolaan proyek, dan ketidakberlanjutan program.
“Kebiasaan mengebut penyerapan anggaran di akhir tahun harus segera dihentikan. Ini bukan hanya soal angka serapan, tetapi soal tanggung jawab moral dan legal terhadap rakyat. Anggaran negara harus dikelola secara bijaksana, terencana, dan fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bahru Navizha. Minggu, (15/12/2024).
Ia juga menyoroti kondisi di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, yang menurutnya sering kali menjadi contoh bagaimana penyerapan anggaran dilakukan dengan tergesa-gesa, terutama menjelang tutup tahun fiskal.
“Saya mendesak pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang untuk lebih profesional dan transparan dalam mengelola anggaran. Jangan sampai kebiasaan ini menjadi budaya yang justru merugikan rakyat,” ujar Bahru dengan nada tegas.
Dalam konteks pemerintahan pusat, Bahru mengarahkan kritiknya kepada Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran menteri. Ia berharap pemerintah pusat dapat menunjukkan komitmen nyata dalam mereformasi sistem pengelolaan anggaran agar lebih berpihak pada rakyat.
“Pemerintah pusat harus menjadi teladan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, saya berharap reformasi anggaran menjadi prioritas utama. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi soal keberpihakan kepada rakyat Indonesia, termasuk warga Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang,” lanjutnya.
Menurut Bahru, kebijakan pemerintah seharusnya selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Penyerapan anggaran yang dilakukan dengan tergesa-gesa, selain tidak efisien, sering kali berdampak buruk pada kualitas proyek yang dihasilkan.
“Kita harus ingat, uang yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat. Maka dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” jelasnya.
Sebagai penutup, Bahru Navizha SH MH mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah memastikan kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Kita butuh pemerintah yang berkomitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran,” pungkasnya.
Dengan pernyataannya ini, Bahru berharap ada perubahan nyata dalam pengelolaan anggaran di seluruh level pemerintahan, sehingga rakyat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. **













