MPI, CILEGON – Aktivitas tambang pasir dan batu di Kabupaten Serang serta Kota Cilegon memicu sorotan tajam akibat minimnya ketegasan pemerintah.
Sekretaris Bela Negara Kota Cilegon, Aries, mengkritik keras Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai abai terhadap dampak buruk pertambangan.
Menurutnya, pembiaran ini memicu kerusakan lingkungan serius dan mengancam keselamatan warga akibat maraknya truk Over Dimension Over Load (ODOL).
Infrastruktur Rusak dan Aturan Mandul
Aries menyoroti kemacetan dan kerusakan parah di jalur utama seperti Jalan Lingkar Selatan (JLS), Serdang, hingga Bojonegara. Jalur tersebut padat oleh armada tambang yang melintas bebas dan parkir sembarangan tanpa pengawasan aparat.
Kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang dinilai mandul dalam implementasi lapangan.
“Jangan sampai pemerintah hanya hadir dalam bentuk aturan di atas kertas, tetapi gagal memberikan perlindungan nyata,” ujar Aries.
Warga sekitar dipaksa menelan dampak harian berupa polusi debu, kebisingan, jalan rusak, hingga risiko kecelakaan fatal.
Bela Negara juga menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang meninggalkan lubang-lubang raksasa tanpa reklamasi. Area bekas galian tersebut kini menjadi ancaman bencana baru, seperti tanah longsor dan banjir saat musim hujan tiba.
Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mengejar target investasi dan pendapatan daerah (PAD). Keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok tertentu.
Sektor ketenagakerjaan juga menjadi poin evaluasi. Aries menilai para sopir truk ODOL kerap dijadikan kambing hitam saat terjadi insiden jalan raya, padahal mereka bekerja di bawah tekanan ekonomi.
Sebagai solusi konkret, Bela Negara Kota Cilegon mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera merealisasikan pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Langkah ini diperlukan agar kendaraan bertonase besar tidak lagi membebani jalan umum.
Aries menegaskan bahwa alokasi pajak dari sektor pertambangan harus dikembalikan untuk memulihkan infrastruktur daerah terdampak. Pemerintah diminta berhenti bersikap permisif terhadap pengusaha tambang yang nakal.
“Kalau pemerintah terus lamban, yang terjadi adalah pembiaran kerusakan lingkungan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan tambang,” pungkasnya
