MPI, Madina – Makna penjelasan surat tanggapan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Mandailing Natal Provinsi Sumut terhadap DPK Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) terkait Pasangan calon(Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) ,KPU diduga ikut serta menutupi pembohongan publik. Hal ini disampaikan Syamsuddin Nasution selaku Ketua DPK FKI-1 Madina kepada wartawan, Rabu (18/09/2024).

Dikatakannya, dimana dalam surat balasan KPU Madina kepada Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) FKI-1 Madina bahwa Atika Azmi Utami yang saat ini masih menjabat sebagai wakil Bupati dan telah mendaftarkan diri Ke KPU mendampingi Calon Bupati Saifullah dalam posisi sebagai Calon wakil Bupati menggunakan pendidikan terakhir tingkat sederajat SLTA (SMA).
“Menurut surat jawaban klarifikasi KPU Madina kepada kami ,Atika Azmi Utammi menggunakan legalitas pendidikan terakhir SMA/sederajat tetapi kenapa KPU meng-update pada akun Facebook, Atika memiliki gelar S2, artinya anggapan kami KPU ikut serta menutupi kebohongan terhadap Publik.” Terangnya.
Seterusnya, saat Ketua KPU Madina menyatakan dalam surat jawaban tanggapan masyarakat atau yang di tujukan kepada DPK FKI-1 Madina yang bernomor : 1118/PL.02.01-SD/12.13/2/2024 tertanggal panyabungan, 18 September 2024, bahwa ibu Atika tidak mencantumkan gelar S1 dan S2 nya dalam pendaftaran sehingga kami tidak berhak memverifikasi akademiknya tulis Ihsan Matondang selaku Ketua KPU Madina yang ditandatanganinya.
“Melalui pesan Whatsapp menjawab Ketua KPU Madina, mereka meng-upload nama Atika menggunakan gelar akademiknya sesuai daftar riwayat hidupnya, tapi kenapa KPU Madina tidak memverifikasi sampai S1 dan S2 nya, ini secara langsung kami duga KPU Madina ada keberpihakan/condong terhadap salah satu Paslon. Jelas ada aturan pada PKPU nomor 08 tahun 2024 yang menjadi acuan.” Bebernya.
Bahkan dalam surat jawaban tanggapan KPU Madina kepada FKI-1 Madina menyebutkan bahasa pencantuman gelar akademik Atika di dokumen Pemerintah Daerah Madina bukan wewenang mereka akan tetapi masih ada instansi yang membidangi hal tersebut.
“Kami menduga ada keberpihakan antara KPU Madina dengan salah satu calon, dari hal ini kami minta Bawaslu menindak Ketua KPU Madina maupun Aparat Penegak Hukum lainnya agar segera memeriksa keterlibatan Ketua KPU Madina dalam hal ini,” Pintanya.
Syamsuddin juga tidak menampik hal tersebut yang akan melaporkan langsung kepada Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal yang seyogianya ini merupakan bagian dari tugasnya.sebab Bawaslu juga hadir saat Pendaftaran para Paslon.
(S.Nasution













