Diduga Langgar Peruntukan Ruang” YLPK PERARI Soroti Bangunan Bizpoint

MPI, Kabupaten Tangerang – Banyak bangunan-bangunan pergudangan di lingkungan BIZPOINT yang di duga alih pungsi atau tidak sesuai perijinan, pasalnya telah didapati dari hasil investigasi awak media patroli-indonesia.com beserta Tim Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negri (YLPK PERARI) pada Selasa, (21/2/2023) Kemarin.

Berdasarkan hasil penelusuran media telah didapati sebuah bangunan ruko yang tengah memproduksi liquid bahan roko elektrik yang menurut pengakuan dari pihak pengusaha liquid sudah 5 tahun berjalan.

Ditemui oleh tim YLPK PERARI, Selasa (21/2). Pengusaha Liquid yang enggan disebut namanya itu mengatakan, Kami resmi terdaftar di Bea dan Cukai, kalo terkait ijin produksi atau peruntukan ruang dan sebagainya kami tidak tahu menahu silahkan bapak-bapak konfirmasi ke pihak pengembang BIZPOINT saja.

Tim YLPK PERARI dan media pun berhasil menemui Legal dari BIZPOINT dan diterima untuk konfirmasi, Kamis (23/2/2023) siang tadi di ruang meeting BIZPOINT.

Luhut Pria yang mengaku sebagai Legal dari BIZPOINT yang memaparkan bahwa dugaan pelanggaran bisa bersurat resmi ke Pemda. “Jika memang Bapak-bapak ini ada temuan terhadap dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak kami (BIZPOINT-Red), silahkan bersurat resmi ke pihak Pemerintah daerah.” Ujarnya.

“Kami Membangun Kawasan ini sesuai dengan peruntukan nya yaitu Multi Guna, dan SK nya pun lengkap, tapi jika menurut Abang-abang ada temuan silahkan adukan kami ke pihak Pemerintah yang mengeluarkan ijin.” Tegasnya.

Luhut juga mengatakan, disini (BIZPOINT-Red) memang ada beberapa yang produksi termasuk ada juga produksi Alat-Alat Kesehatan.

Sementara Solihin Ketua DPC YLPK PERARI Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa BIZPOINT bukan Zona Industri dan juga bukan Pergudangan. “Tidak boleh ada aktifitas Produksi di BIZPOINT, oleh sebab itu kami selaku Lembaga Perlindungan Konsumen akan segera buka Laporan dan Pengaduan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait persoalan ini.” Tegas Solihin.

Lanjut Solihin, “Pemerintah Kabupaten Tangerang harus tegas dan tidak pandang bulu dalam menindaklanjuti dan menyikapi hal terkait aturan, jika memang BIZPOINT terdapat pelanggaran Perijinan, kami segera kirimkan surat aduan sekaligus Audiensi serta hering.” Imbuhnya.

Hingga berita ini terbit, pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan belum dapat di konfirmasi. (Red/Nsr)

Pos terkait