MPI, Madina – Kekayaan alam yang diduga dikuasai oleh oknum POLRI inisial I dan H di kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang tidak harfiah, melainkan dinilai masuk kategori Pungutan liar (Pungli).
Pola lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang tidak optimal hingga secara tak langsung memberikan ruang luas bagi eksploitasi tambang ilegal dan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh pihak-pihak tertentu.
Ini terjadi dengan dugaan oknum POLRI ikut terlibat dalam usaha pertambangan tersebut yang menimbulkan kurangnya nilai akuntabilitas dan integritas serta ketidakfokusan penegak hukum yang masih terbatas pada isu keamanan. Hal ini paparan dari beberapa aktivis di wilayah sekitar, pada Minggu (07/09).

“Peran oknum aparat infonya sering kali terlibat dalam usaha pertambangan ilegal bersifat tutup mata dan menggunakan celah regulasi untuk termanfaatkan jadi keuntungan individu ataupun golongan tertentu,” papar para aktivis setempat.
“Seperti yang telah diketahui, bahwa pada ungkapan Presiden RI Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Yang diungkap saat pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/2025) lalu,” jelas mereka.
Disamping itu, dari ribuan tambang ilegal tersebut, Prabowo juga mengungkapkan potensi kerugian negara diperkirakan minimal Rp 300 triliun pada cuplikan Prabowo dalam pidatonya.16 Agustus 2025,”tambah para aktivis setempat.
Manfaat kekayaan alam merupakan akan sebuah keniscayaan di bumi gordang Sembilang Mandailing Natal yang bisa terciptanya julukan kota emas,namun belum actual.
Sebut saja sebelumnya lokasi tambang Perusahaan eks PT.M3 di wilayah kelurahan Tapus kecamatan Lingga Bayu ± 800 M dari dusun Pulo Padang desa Simpang Durian.
Jika kekayaan alamnya dikelola daerah, suatu kedahsyatan muncul akang kesejahteraan masyarakat yang akan terlumur di sekelilingnya.Taksiran tonase dalam ukuran ton butiran emas yang telah di peroleh,namun kini masyarakat hanya tinggal menikmati limbah pengerokan eks tambang perusahaan itu.
Saat ini kembali di kelola masyarakat tertentu, akan tetapi dugaan ada beberapa oknum POLRI yang mengambil keuntungan pribadi dari aktivitas tambang masyarakat tersebut, para pelaku tambang diduga di bebani dengan setoran bulanan kepada oknum POLRI itu.
Yang paling ironisnya, juga dugaan beberapa oknum POLRI setempat ikut serta dalam pusara Pertambangan menggunakan alat berat jenis excavator, sehingga hasil dari kekayaan alamnya sangat sedikit memberi manfaat kepada warga setempat.
Demikian halnya tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Madina. Dimana, kegiatan ini menjadi sebuah mata pencaharian dan aktivitas sehari-hari demi kebutuhan pribadi dan keluarga.
Bahkan biaya untuk menyekolahkan dan masa depan anak- anak mereka yang merupakan dampak luas dari kurangnya lapangan kerja.
Namun bingungnya,pada kegiatan tambang di kecamatan Lingga Bayu justru diduga beberapa orang personel POLRI inisial I dan H diduga lahirkan azas manfaat ikut serta menjadi penambang dan bahkan sebagai pemodal disamping dugaan pungli tersebut.
Tentunya secara tak langsung para oknum telah merusak citra ataupun marwah dan nama baik kepolisian republik indonesia dengan semboyan karena Nila setitik rusak susu sebelanga.Harapan masyarakat hal ini bisa ditanggapi para petinggi Aparat Penegak Hukum (APH) ataupun yang membidanginya.
(Tim).













