MPI, Garut Jabar – Target ambisius 23.000 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 yang digulirkan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut menuai sorotan keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut.
Program PTSL sendiri merupakan agenda nasional di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Namun, GMNI menilai pelaksanaannya di Garut masih menyisakan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.
Sekretaris Cabang GMNI Garut, Luthfi Muchtar Dabigie, mengungkapkan pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat terkait sertifikat PTSL tahun-tahun sebelumnya yang belum terbit, ketidakjelasan status berkas, hingga dugaan adanya pungutan liar oleh oknum.
“Kami menerima laporan mengenai sertifikat yang belum terbit dan status berkas yang tidak jelas. Bahkan ada dugaan pungutan liar oleh oknum. Ini harus dijawab secara terbuka sebelum bicara target baru 23.000 sertifikat,” ujarnya tegas.
Menurutnya, sebelum menetapkan target besar pada 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut perlu menyelesaikan backlog atau tunggakan yang masih menggantung. Ia menilai, narasi percepatan dan optimisme yang disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Eko Suharno, jangan sampai menutup fakta di lapangan.
“Komunikasi publik jangan hanya menonjolkan angka dan target. Harus transparan soal tunggakan yang belum selesai. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama menunggu justru terabaikan,” tambah Luthfi.
Sementara itu, Ketua Cabang GMNI Garut, Fazha Mochamad Nazhar Nazhrullah, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak bisa diukur semata dari capaian kuantitatif. Ia menilai integritas pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kalau masih ada tunggakan dari tahun sebelumnya, itu harus dibereskan dulu. Target baru seharusnya ditetapkan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan. Begitu juga oknum-oknum yang mencederai nama baik ATR/BPN harus ditindak tegas dan terbuka. Jangan disembunyikan,” katanya.
Fazha bahkan mengultimatum, apabila tidak ada transparansi dan kepastian penyelesaian, GMNI siap menggalang aksi bersama masyarakat.
“Jika tidak ada kepastian dan transparansi, kami siap turun aksi besar-besaran. Kepercayaan publik dibangun dari keberanian menyelesaikan masalah, bukan sekadar retorika target,” tandasnya.
GMNI Garut mendorong Kantor Pertanahan membuka data terkait jumlah sertifikat tertunda, progres penyelesaian, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan responsif. Mereka menegaskan, dukungan terhadap program sertifikasi tanah untuk rakyat tetap ada, namun pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat kecil.
H. Ujang Slamet













