Dindik Kabupaten Tangerang Diduga “Bungkam” Soal Pungli Perpisahan, Anggaran Fantastis Bikin Publik Geram

Oplus_131072

MPI, Tangerang, Banten – Tudingan keras menghantam Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Lembaga ini diduga melakukan pembiaran terhadap praktik pungutan liar/Pungli berkedok acara perpisahan sekolah dengan anggaran fantastis.

Isu ini mencuat saat musim kelulusan tiba. Banyak orang tua mengeluh dipaksa bayar iuran perpisahan yang nilainya “nggak ngotak” – mulai ratusan ribu sampai jutaan rupiah per siswa. Dalihnya: sewa gedung mewah, EO, konser, sampai study tour.

Padahal, sesuai Permendikbudristek No. 50/2022 dan SE Mendikbud, sekolah negeri dilarang pungut biaya apapun dari siswa/orang tua. Acara perpisahan harus sukarela, tanpa paksaan, dan tidak komersial.

“Ini namanya pembiaran. Dindik Kabupaten Tangerang tahu, tapi diam. Anggaran fantastis buat hura-hura kelulusan, sementara ortu menjerit ekonomi. Negara hadirnya di mana?” kata sumber media Patroli Indonesia dari komunitas orang tua siswa.

Publik mempertanyakan 2 hal:
1. *Pengawasan Dindik*: Kalau ada sekolah yang “nakal” bikin iuran wajib, kenapa nggak ada sanksi tegas? Apa fungsi pengawas sekolah?
2. *Anggaran Fantastis*: Untuk apa dana sebesar itu? Transparansi penggunaan uang ortu ke mana? Ada audit nggak?

Warganet ramai-ramai unggah bukti: ada sekolah negeri yang target iuran perpisahan tembus Rp.500 juta – Rp.1 miliar untuk 1 angkatan. “Katanya pendidikan gratis, tapi perpisahan wajib bayar. Ini mirip pungli berjamaah,” tulis netizen.

Hingga berita ini naik, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang belum memberikan konfirmasi resmi. sudah melayangkan permintaan klarifikasi.

Dan yang paling pantastisnya melalui WhatsApp Sekdis Pendidikan Kabupaten Tangerang menjawab..”Wa alaikumussalam….Disdik sekarang itu sudah berubah paradigma,kami banyak program yang harus diselesaikan,kami tidak ada mengurusi hal hal seperti itu…..yaa pak….

*Catatan Kritis:*
1. *Pungli = Pidana*. Pasal 368 KUHP + UU Tipikor mengancam pelaku pungli. “Sukarela tapi wajib” tetap masuk kategori pemaksaan.
2. *Sekolah Negeri = Layanan Publik*. Nggak boleh ada transaksi di luar BOS/BOP. Kalau mau perpisahan, cukup acara sederhana di sekolah, tanpa pungutan.
3. *Ortu Boleh Tolak*. Laporkan ke Saber Pungli, Inspektorat, atau Ombudsman Banten kalau dipaksa.

*Hak Jawab:*
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah yang dituding berhak memberikan data: rincian anggaran, bukti kesukarelaan ortu, dan izin acara. Redaksi Patroli Indonesia membuka ruang seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40/1999.

—

Pos terkait