DLHK Provinsi Kalbar Optimalkan Anggaran Pencegahan Karhutla

MPI, Pontianak, KALBAR- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar Sukses realisasikan UPT Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan semakin mantap di lakukan dengan rampungnya pembangunan kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 14 Kabupaten/kota yang tersebar di Kalimantan barat.

Seiring dengan dukungan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) oleh DLHK Provinsi Kalbar, Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK/07/2017 tentang penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Dengan adanya pembangunan UPT KPH yang menggunakan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) selanjutnya awak media berkunjung untuk mengkonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Pada kesempatan tersebut awak media menemui Kadis DLHK Provinsi Kalbar, Ir.H.Adi Yani untuk mengkonfirmasi di ruang kerjanya. Senin (26/6/2023)

“Perlu saya sampaikan, bahwa kegiatan DBH-DR harus mendukung program nasional, indikator kinerja kegiatan pengendalian karhutla, dan juga fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan, dan juga yang sudah dilaksanakan di Kalimantan barat dengan pembangunan UPT KPH sesuai mengacu pada Desa rawan yang sudah di tetapkan,” jelasnya

Menurut Adi Yani, dengan adanya terobosan kebijakan ini dapat mengatasi keterbatasan dana yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla, jelas dalam peraturan bahwa daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan. (Sep)

Pos terkait